SPKPD

Berikut merupakan kegiatan dalam pengelolaan keuangan daerah kecuali

• Pelaksanaan

• Penatatausahaan

• pengawasan

• pengevaluasian

Dalam pengelolaan keuangan daerah, yang bukan termasuk pejabat perangkat daerah adalah

• Kepala Daerah

• Sekretaris Daerah

• Kepala SKPKD

• Kepala SKPD

yang bukan komponen Pendapatan Asli Daerah adalah

• Pajak Daerah

• Retribusi Daerah

• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

• Lain-lain Pendapatan daerah

Pedoman Penyusunan APBD memuat hal-hal berikut kecuali

• Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah

• Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD

• Teknis Penyusunan APBD

• Perencanaan Pembangunan

Dalam hal Daerah belum memiliki DPRD, kepala daerah menyusun rancangan

KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD untuk

• Kebijakan Ekonomi

• Penentuan Prioritas Pembangunan Daerah

• Pelayanan Masyarakat

• Pencapaian kinerja

Dalam menunjuk bank yang akan digunakan untuk menyimpan Kas Umum

Daerah, Kepala Daerah juga harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, kecuali

• Reputasi Bank Bank yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang baik

• Modal bank yang besar dan memiliki cabang

• Pelayanan Bank Bank yang dipilih juga harus memiliki pelayanan yang baik

  dan memadai

• Memberikan manfaat ekonomi, sosial, peningkatan pendapatan

  daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan

  masyarakat.

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi, kecuali

• Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah

• Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA

• Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus

  digunakan dalam tahun anggaran berjalan

• Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran

Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan, kecuali

• Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

• Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

• Bagan Akun Standar (BAS) untuk Daerah

• Format laporan keuangan pemerintah daerah

Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan

dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat

• 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir

• 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir

• 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir

• 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir

Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi, kecuali

• Penganggaran

• Pelaksanaan anggaran

• Laporan keuangan

• Pengawasan Anggaran