KUP II

Yang dapat menjadi Kuasa dari Wajib Pajak, kecuali

• konsultan pajak

• Suami

• istri

• Direktur

Yang merupakan Wakil Wajib Pajak, kecuali

• Pengurus untuk Wajib Pajak Badan

• Kurator untuk Wajib Pajak Badan yang dinyatakan pailit

• Likuidator untuk Wajib Pajak Badan dalam likuidasi

• konsultan pajak

jangka waktu atau daluwarsa penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak adalah

• 5 tahun

• 10 tahun

• 15 tahun

• tidak ada batas waktu daluwarsa

Direktur Jenderal Pajak menetapkan bahwa Wajib Pajak A harus membayar angsuran pajak (PPh Pasal 25) untuk tahun berjalan tahun 2022 untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp7.000.000,00. Namun demikian, Wajib Pajak tersebut dalam bulan Juni, Juli dan Agustus 2022 tidak pernah membayarnya. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak (Kepala KPP) dapat menagih kekurangan tersebut dengan:

• STP

• SKPKB

• SKPKB untuk pokok pajaknya, dan dengan STP untuk sanksi administrasinya

• Melakukan pemeriksaan untuk selanjutnya diterbitkan SKPKB

Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika wajib menyampaikan SPT

• Dalam Bahasa Indonesia dan mata uang dolar Amerika

• Dalam Bahasa Inggris dan mata uang rupiah

• Dalam Bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika

• Dalam Bahasa Indonesia dan mata uang rupiah

Dalam sistem perpajakan Indonesia ada istilah pengusaha, berikut merupakan pengertian pengusaha, kecuali

• Orang pribadi yang menginvestasikan uangnya di deposito bank

• Orang pribadi yang pekerjaannya menghasilkan barang

• Orang pribadi yang melakukan usaha jasa

• Badan dalam bentuk apapun yang pekerjaannya mengimpor barang

Jenis Surat Ketetapan Pajak, kecuali

• SKPKB

• SKPKBT

• SKPLB

• SPOP

Yang Wajib dilakukan pencatatan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang menghitung penghasilan neto menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kecuali

• peredaran bruto yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang dikenai PPh yang tidak bersifat final

• penghasilan bruto yang berasal dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang dikenai PPh yang tidak bersifat final, serta biaya dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut

• peredaran bruto dan/atau penghasilan bruto yang bukan objek pajak dan/atau dikenai PPh yang bersifat final, serta biaya dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut

• harta dan kewajiban

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara

• Objektif dan profesional

• Objektif dan transparan

• Adil dan transparan

• Mendetail dan berkesinambungan

Dalam hal dilakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak Kriteria Tertentu (Pasal 17C UU KUP) yang memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, kemudian dilakukan Pemeriksaan dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, maka kekurangan pembayaran pajak ditambahkan dengan

• Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak

• Sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak

• Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak

• Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari kekurangan pajak