II NKPP

Penentuan Kualitas Piutang yang dikelola oleh

Bendahara Umum Negara dilakukan dengan

ketentuan sebagai kualitas macet, apabila piutang tidak dilunasi lebih dari berapa tahun sejak jatuh tempo?

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

Pemanfaatan Barang Milik

Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan

cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut

fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya

diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain

tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

• Bangun Guna Serah

• Bangun Serah GUna

• Sewa

• Pinjam Pakai

• Kerja sama pemanfaatan

Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan

TKD dan pelaksanaan APBD setidaknya berfokus pada

pelaksanaan belanja wajib (mandatory spending), seperti

• pendidikan, kesehatan, sosial

• pendidikan, sosial, infrastruktur

• kesehatan, sosial, infrastruktur

• kesehatan, pendidikan, infrastruktur

• kesehatan, sosial, infrasruktur, pendidikan

Pungutan tambahan Pajak menurut

persentase tertentu.

• Collocalia

• Merit

• progresif

• regresif

• Opsen

Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri

atas, kecuali:

• Reklame

• Pajak Rokok

• PKB

• PBBKB

• BBNKB

Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan

Kualitas Piutang Penerusan Pinjaman diatur dengan

Peraturan Direktorat Jenderal

• Anggaran

• Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

• Perbendaharaan

• Kekayaan Negara

• Perimbangan Keuangan

Barang Milik Negara/Daerah meliputi, kecuali:

• barang yang dibeli atau diperoleh atas beban

  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah

• barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau

  yang sejenis

• barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari

  perjanjian/kontrak

• barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan

  peraturan perundang-undangan

• barang yang diperoleh berdasarkan putusan

  pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap

Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi sbb, kecuali:

• pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan

  Retribusi;

• pengelolaan TKD

• pengelolaan Belanja Daerah

• pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan

  Daerah

• pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal regional

Penentuan Kualitas Piutang yang dikelola oleh

Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud

dalam PMK 207 tahun 2019 dilakukan dengan

ketentuan, kualitas sbb kecuali:

• tidak lancar

• Macet

• Diragukan

• kurang lancar

• Lancar

panitia penaksir harga yang

unsurnya terdiri dari instansi terkait.

• majelis

• tim

• group

• apraiser

• komisi