Empat model akuntabilitas antara lain; model tradisional Westminster, model tradisional yang dikembangkan, model stone dan model jaringan kerja. Pernyataan yang sesuai dengan model stone antara lain;

Akuntabilitas dibagi dalam lima kategori; control dari parlemen (DPR), managerialism, pengadilan/lembaga semi peradilan, perwakilan masyarakat, pasar (konsumen-pengusaha)

Konsep akuntabilitas yang tidak hanya dari bawah ke atas

Model yang menekankan pada pola hubungan yang terjalin dalam suatu kerja sama, dimana semua pihak terkait saling berkomunikasi, pemberian informasi dan hubungan kerja saling melengkapi.

Model ini menekankan pada garis pertanggungjawaban akuntabilitas adalah dari bawah ke atas (hirarkis) dan garis kewenangan (otoritas) dari atas ke bawah atau akuntabilitas ministerial

Empat model akuntabilitas antara lain; model tradisional Westminster, model tradisional yang dikembangkan, model stone dan model jaringan kerja. Pernyataan yang sesuai dengan model jaringan kerja antara lain;

Model yang menekankan pada pola hubungan yang terjalin dalam suatu kerja sama, dimana semua pihak terkait saling berkomunikasi, pemberian informasi dan hubungan kerja saling melengkapi.

Konsep akuntabilitas yang tidak hanya dari bawah ke atas

Akuntabilitas dibagi dalam lima kategori; control dari parlemen (DPR), managerialism, pengadilan/lembaga semi peradilan, perwakilan masyarakat, pasar (konsumen-pengusaha)

Model ini menekankan pada garis pertanggungjawaban akuntabilitas adalah dari bawah ke atas (hirarkis) dan garis kewenangan (otoritas) dari atas ke bawah atau akuntabilitas ministerial

Pengembangan mekanisme akuntabilitas diarahkan untuk meningkatkan hal-hal sebagai berikut, kecuali:

Perencanaan hingga pelaporan yang terbuka

Mekanisme akuntabilitas juga meliputi beberapa aspek antara lain sebagai berikut, kecuali;

Kapan proses akuntabilitas dijalankan

Siapa yang harus melakukan akuntabilitas

Kepada siapa akuntabilitas dilakukan

Untuk apa akuntabilitas dilakukan

Bagaimana proses akuntabilitas direncanakan

Dalam tataran praktis, wujud nyata penerapan akuntabilitas di Indonesia adalah ditetapkannya peraturan berikut, kecuali:

Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/1999

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/8/2003

Instuksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan misi dan visi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrument yang digunakan instansi pemerintah dalam pemenuhan kewajiban akuntabilitas. Berikut adalah pernyataan yang benar terkait SAKIP:

Komponen dalam SAKIP mencerminkan semua proses yang ada dalam manajemen kinerja

SAKIP merupakan kesatuan terpisah dari konsep akuntabilitas di pemerintahan

SAKIP hanya terdiri dari komponen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja

Komponen-komponen dalam SAKIP masing-masing berdiri sendiri tidak terikat satu sama lain

Pengertian Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) adalah semua hak atau kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari pengertian tersebut, pokok penting unsur keuangan negara adalah sebagai berikut:

Hakikat keuangan negara (hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang)

Keuangan negara berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rangka pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara

Keuangan negara dapat berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara

Keuangan negara dapat berupa penerimaan maupun pengeluaran uang negara/daerah maupun segala bentuk kekayaan berbentuk barang yang dapat dijadikan milik negara

Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan negara mencakup seluruh kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan negara, meliputi hal-hal sebagai berikut, kecuali:

Ketentuan penyusunan penetapan APBN-P dan APBD-P

Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara

Pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dengan bank sentral

Penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD

Bidang pengelolaan keuangan negara dapat dikelompokkan dalam tiga sub bidang pengelolaan fiscal, moneter, dan kekayaan negara yang dipisahkan. Berikut yang bukan merupakan pernyataan yang sesuai adalah:

Sub bidang pengelolaan fiscal meliputi kebijakan sector perbankan baik dalam maupun luar negeri

Sub bidang pengelolaan moneter dilakukan agar ada keseimbangan dinamis antara jumlah uang beredar dengan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat

Sub bidang pengelolaan fiscal meliputi fungsi pengelolaan kebijakan fiscal dan kerangka ekonomi makro

Sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sector BUMN/BUMD

Berikut merupakan lembaga-lembaga yang diatur hubungan keuangannya dengan pemerintah pusat melalui UU Nomor 17 Tahun 2003:

Pemerintah asing dan badan/lembaga asing

Perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat

Empat model akuntabilitas antara lain; model tradisional Westminster, model tradisional yang dikembangkan, model stone dan model jaringan kerja. Pernyataan yang sesuai dengan model tradisional yang dikembangkan antara lain;

Konsep akuntabilitas yang tidak hanya dari bawah ke atas namun juga bersifat ke dalam dan ke luar

Akuntabilitas dibagi dalam lima kategori; control dari parlemen (DPR), managerialism, pengadilan/lembaga semi peradilan, perwakilan masyarakat, pasar (konsumen-pengusaha)

Model yang menekankan pada pola hubungan yang terjalin dalam suatu kerja sama, dimana semua pihak terkait saling berkomunikasi, pemberian informasi dan hubungan kerja saling melengkapi.

Model ini menekankan pada garis pertanggungjawaban akuntabilitas adalah dari bawah ke atas (hirarkis) dan garis kewenangan (otoritas) dari atas ke bawah atau akuntabilitas ministerial

Empat model akuntabilitas antara lain; model tradisional Westminster, model tradisional yang dikembangkan, model stone dan model jaringan kerja. Pernyataan yang sesuai dengan model tradisional Westminster antara lain;

Model ini menekankan pada garis pertanggungjawaban akuntabilitas adalah dari bawah ke atas (hirarkis) dan garis kewenangan (otoritas) dari atas ke bawah atau akuntabilitas ministerial

Konsep akuntabilitas yang tidak hanya dari bawah ke atas

Akuntabilitas dibagi dalam lima kategori; control dari parlemen (DPR), managerialism, pengadilan/lembaga semi peradilan, perwakilan masyarakat, pasar (konsumen-pengusaha)

Model yang menekankan pada pola hubungan yang terjalin dalam suatu kerja sama, dimana semua pihak terkait saling berkomunikasi, pemberian informasi dan hubungan kerja saling melengkapi.

Good governance tidak hanya terkait dengan efisiensi dan ekonomis, tapi juga berkaitan dengan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan kepentingan public kepada stakeholder-nya. Secara garis besar, terdapat empat model akuntabilitas sebagai berikut, kecuali:

Model tradisional yang dikembangkan (upward, inward, outward)

Model jaringan kerja (jaringan yang kompleks)

Karakteristik good governance yang dirumuskan pada deklarasi Manila adalah transparan, akuntabel, adil, wajar, demokratis, partisipatif, dan responsive. Yang dimaksud dengan respinsive adalah…

Dalam melaksanakan kepemerintahan semua institusi dan proses yang dilaksanakan pemerintah harus melayani semua stakeholders secara tepat, baik dan dalam waktu yang tepat

Semua pihak mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandate yang diberikan kepadanya untuk para stakeholders

Terdapat jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan kesempatan yang sama dalam menjalankan kehidupannya

Mengindikasikan adanya kebebasan dan kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi mereka yang memerlukan

Jaminan kebebasan bagi setiap individu untuk mengeluarkan pendapat serta ikut dalam kegiatan pemilahan umum yang bebas, langsung, dan jujur

Karakteristik good governance yang dirumuskan pada deklarasi Manila adalah transparan, akuntabel, adil, wajar, demokratis, partisipatif, dan responsive. Yang dimaksud dengan partisipatif adalah…

Jaminan kesamaan hak bagi setiap individu dalam pengambilan keputusan (langsung maupun melalui lembaga perwakilan)

Semua pihak mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandate yang diberikan kepadanya untuk para stakeholders

Terdapat jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan kesempatan yang sama dalam menjalankan kehidupannya

Jaminan kebebasan bagi setiap individu untuk mengeluarkan pendapat serta ikut dalam kegiatan pemilahan umum yang bebas, langsung, dan jujur

Dalam melaksanakan kepemerintahan semua institusi dan proses yang dilaksanakan pemerintah harus melayani semua stakeholders secara tepat, baik dan dalam waktu yang tepat

Karakteristik good governance yang dirumuskan pada deklarasi Manila adalah transparan, akuntabel, adil, wajar, demokratis, partisipatif, dan responsive. Yang dimaksud dengan demokratis adalah…

Jaminan kebebasan bagi setiap individu untuk mengeluarkan pendapat serta ikut dalam kegiatan pemilahan umum yang bebas, langsung, dan jujur

Semua pihak mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandate yang diberikan kepadanya untuk para stakeholders

Terdapat jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan kesempatan yang sama dalam menjalankan kehidupannya

Mengindikasikan adanya kebebasan dan kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi mereka yang memerlukan

Dalam melaksanakan kepemerintahan semua institusi dan proses yang dilaksanakan pemerintah harus melayani semua stakeholders secara tepat, baik dan dalam waktu yang tepat

Karakteristik good governance yang dirumuskan pada deklarasi Manila adalah transparan, akuntabel, adil, wajar, demokratis, partisipatif, dan responsive. Yang dimaksud dengan wajar adalah…

Jaminan pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (standar)

Semua pihak mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandate yang diberikan kepadanya untuk para stakeholders

Terdapat jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan kesempatan yang sama dalam menjalankan kehidupannya

Mengindikasikan adanya kebebasan dan kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi mereka yang memerlukan

Jaminan kebebasan bagi setiap individu untuk mengeluarkan pendapat serta ikut dalam kegiatan pemilahan umum yang bebas, langsung, dan jujur

Karakteristik good governance yang dirumuskan pada deklarasi Manila adalah transparan, akuntabel, adil, wajar, demokratis, partisipatif, dan responsive. Yang dimaksud dengan adil adalah…

Terdapat jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan kesempatan yang sama dalam menjalankan kehidupannya

Semua pihak mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandate yang diberikan kepadanya untuk para stakeholders

Mengindikasikan adanya kebebasan dan kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi mereka yang memerlukan

Jaminan kebebasan bagi setiap individu untuk mengeluarkan pendapat serta ikut dalam kegiatan pemilahan umum yang bebas, langsung, dan jujur

Dalam melaksanakan kepemerintahan semua institusi dan proses yang dilaksanakan pemerintah harus melayani semua stakeholders secara tepat, baik dan dalam waktu yang tepat

Karakteristik good governance yang dirumuskan pada deklarasi Manila adalah transparan, akuntabel, adil, wajar, demokratis, partisipatif, dan responsive. Yang dimaksud dengan akuntabel adalah…

Semua pihak mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandate yang diberikan kepadanya untuk para stakeholders

Terdapat jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan kesempatan yang sama dalam menjalankan kehidupannya

Mengindikasikan adanya kebebasan dan kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi mereka yang memerlukan

Jaminan kebebasan bagi setiap individu untuk mengeluarkan pendapat serta ikut dalam kegiatan pemilahan umum yang bebas, langsung, dan jujur

Dalam melaksanakan kepemerintahan semua institusi dan proses yang dilaksanakan pemerintah harus melayani semua stakeholders secara tepat, baik dan dalam waktu yang tepat

Karakteristik good governance yang dirumuskan pada deklarasi Manila adalah transparan, akuntabel, adil, wajar, demokratis, partisipatif, dan responsive. Yang dimaksud dengan transparan adalah…

Mengindikasikan adanya kebebasan dan kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi mereka yang memerlukan

Semua pihak mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandate yang diberikan kepadanya untuk para stakeholders

Terdapat jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan kesempatan yang sama dalam menjalankan kehidupannya

Jaminan kebebasan bagi setiap individu untuk mengeluarkan pendapat serta ikut dalam kegiatan pemilahan umum yang bebas, langsung, dan jujur

Dalam melaksanakan kepemerintahan semua institusi dan proses yang dilaksanakan pemerintah harus melayani semua stakeholders secara tepat, baik dan dalam waktu yang tepat

Berikut adalah pernyataan yang benar terkait new public management (NPM):

Peran pemerintah masih sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik

Orientasi privatisasi pada NPM berarti peran pemerintah berkurang

Peran pemerintah sangat minim dalam hal manajemen pembangunan

Pemerintah tidak secara penuh bertanggung jawab atas perancangan dan pelaksanaan kebijakan public

Pengurangan kemiskinan merupakan hal yang bukan menjadi focus utama pemerintah lagi

Perwujudan konsep manajemen POAC apabila diterapkan dalam penyelenggaraan negara mencakup hal-hal sebagai berikut, kecuali:

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mewakili fungsi perencanaan dan pengorganisasian

SPPN mewakili fungsi perencanaan

Sistem Administrasi Keuangan Negara (SAKN) mewakili fungsi pengorganisasian

SAKN mewakili fungsi pelaksanaan

SAKN mewakili fungsi pengendalian

Berdasarkan PP Nomor 25 tahun 2000, kewenangan pemerintah pusat terdiri atas enam bidang, yaitu:

bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, dan agama

politik dalam negeri, peradilan, perdata

peradilan, ekonomi makro, serta kewenangan bidang lain

kehutanan, agama, serta pertahanan dan keamanan

Asas-asas umum penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, adalah sebagai berikut:

Asas kepentingan umum, asas keterbukaan, dan asas proposionalitas

Asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, dan asas kepentingan hukum

Asas profesionalitas, asas integritas, dan asas akuntabilitas

Asas akuntabilitas, asas transparansi, dan asas keterbukaan

Asas-asas umum penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, adalah asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah…

Mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara

Mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara