Hukum Pemerintahan Daerah

Berikut ini yang bukan merupakan asas pemerintahan daerah adalah...

• Desentralisasi

• Tugas Pembantuan

• Dekonsentrasi

• Tugas Konkuren

"Pemerintah daerah adalah daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintah dengan seluas-luasnya" merupakan bunyi dari UUD 1945 pasal

• 18 ayat 1

• 18 Ayat 3

• 18 Ayat 5

• 18 Ayat 2

Berikut ini adalah penerapan asas dekonsentrasi...

• Adanya Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi

• Bupati dipilih langsung oleh rakyat

• Ada DPRD di Kabupaten

• Bupati membuat memecat ASN

CIta negara persatuan pada Aline ke-4 Pembukaan UUD tercermin pada

• Negara memajukan kesejahteraan

• Negara menciptakan ketertiban dunia

• Negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia

• Ketuhanan yang Maha Esa

Berikut ini yang termasuk urusan pemerintahan absolut adalah

• politik luar negeri

• perekonomian

• pendidikan

• pertahanan

Yang merupakan wakil pemerintah di daerah yang dapat dilimpahi kewenangan sesuai asas dekonsentrasi adalah....

• Bupati

• Kepala Desa

• Gubernur

• DPRD

Perbedaan Prinsipil antara pemerintahan daerah dan pemerintah daerah yang diatur di dalam UU 23/2014 terletak pada

• Unsur Penyelenggara

• Asas otonomi

• Objek urusan

• Cita hukum

Frasa "dibagi atas" pada Pasal 18 ayat (1) dapat dimaknai

• Daerah memiliki kedaulatan

• Kedaulatan hanya milik negara

• Pembagian daerah secara adil

• Daerah terbagi beragam

Penugasan Bupati dari Gubernur untuk mendata jumlah Sekolah Menengah Akhir (SMA) di kabupatennya yang merupakan kewenangan Provinsi, termasuk penerapan?

• Asas dekonsentrasi

• Asas desentralisasi

• Prinsip keragaman dan kehususan

• Asas tugas pembantuan

Yang bukan implikasi pemberian otonomi

• Daerah mengurus dengan prakarsa sendiri berdasar aspirasi

• Negara sulit mengontrol daerah yang mementingkan pribadi

• Daerah tidak diintervensi Pemerintah Pusat

• Daerah menjadi negara bagian