PPKN 8 S1 HAL 053

Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia?

• Diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah

• diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah

• diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Apa yang pengertian desentralisasi?

• urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

• urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota.

• proses yang ditempuh daerah untuk membuat peraturan daerah atau peraturan-peraturan lain yang dapat mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat di tingkat daerah.

• penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Apa ketentuan Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 Amendemen?

• Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) yang berada di Indonesia

• Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

• Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

• Ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-undang.

Wujud partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik daerah yaitu....

• Membuang sampah sembarangan

• Bermain lato-lato dan petasan pada malam hari

• Mematuhi hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku

• Tidak membayar pajak karena uangnya lebih baik untuk beli baju baru

Sebutkan urusan pemerintahan absolut!

• urusan dalam negeri, luar negeri, dan pertahanan

• Pemilu dan sambuitan terhadap pemerintah luar negeri

• a. Politik luar negeri.

  b. Pertahanan.

  c. Keamanan.

  d. Yustisi.

  e. Moneter dan fiskal nasional.

  f. Agama.

• Keamanan dalam acara-acara besar seperti piala dunia dan sebagainya