lcc 2023

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN yang berlaku saat ini adalah

• PMK 210/PMK.05/2012

• PMK 120/PMK.05/2022

• PMK 190/PMK.05/2012

• PMK 190/PMK.05/2022

Pejabat Perbendaharaan Negara yang dapat saling merangkap yaitu

• KPA dan Bendahara Pengeluaran

• KPA dan PPK

• PPSPM dan Bendahara Pengeluaran

• PPK dan PPSPM

Pembayaran dengan UP kepada setiap penerima hak, paling banyak sebesar

• Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

• Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

• Rp100.000.000 (seratus ratus juta rupiah)

• Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Penggantian UP KKP dapat dilakukan setelah digunakan sebesar

• tidak ada batasan persentase penggunaan

• paling sedikit 40% (empat puluh persen)

• paling sedikit 50% (lima puluh persen)

• paling sedikit 80% (delapan puluh persen)

Dibawah ini merupakan jenis Rekening Lainnya milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga, kecuali

• Rekening Milik BLU

• Rekening Penyaluran Dana Hibah

• Rekening Pengeluaran Pembantu

• Rekening Penampungan Sementara

jenis tunggakan 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya yang dapat dibayarkan tanpa melalui mekanisme Revisi Anggaran sepanjang alokasi anggaran untuk peruntukan yang sama sudah tersedia, kecuali

• uang makan

• langganan daya dan jasa

• belanja perjalanan dinas pindah

• uang lembur

Masa berlaku sertifikat Bendahara Negara Tersertifikat (BNT) adalah selama

• 2 tahun

• 3 tahun

• 4 tahun

• 5 tahun

Kapan paling lambat PPK melakukan pendaftaran kontrak ke KPPN

• 3 (tiga) hari kerja setelah kontrak ditandatangani

• 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani

• 7 (tujuh) hari kerja setelah kontrak ditandatangani

• 10 (sepuluh) hari kerja setelah kontrak ditandatangani

Manfaat dari penerapan Satu Digipay yakni

• Digitalisasi belanja daerah & mendukung UMKM untuk berjualan

• Digitalisasi belanja pemerintah & mendukung pelaku UMKM untuk menjadi ASN

• Digitalisasi belanja pemerintah & mendukung UMKM untuk naik kelas

• Digitalisasi belanja daerah & mendukung UMKM untuk berbelanja online

Anggaran yang dialokasikan dalam DIPA merupakan ….

• batas pengeluaran terendah yang dapat dilampaui

• batas pengeluaran tertinggi yang dapat dilampaui

• batas pengeluaran tertinggi yang tidak dapat dilampaui

• batas pengeluaran terendah yang harus dilampaui