Kuis BMN Hilang

1. Peraturan Dewan Komisioner tentang Penanganan Barang Milik Negara Yang Hilang Di Otoritas Jasa Keuangan di atur dalam PDK Nomor ?

• A. PDK Nomor 6/PDK.02/2022
• B. PDK Nomor 4/PDK.02/2022
• C. PDK Nomor 1/PDK.01/2022
• D. PDK Nomor 3/PDK.02/2022

2. Dalam PDK Nomor 4/PDK.02/2022, Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah ?

• A. barang yang dibeli Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan.
• B. barang yang dibeli Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan.
• C. barang yang dibeli Negara dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
• D. barang yang dibeli Negara dengan menggunakan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan

3. Informasi BMN hilang dapat diperoleh melalui beberapa laporan, adapun laporan yang bukan merupakan informasi BMN Hilang adalah ?

• A. laporan Satuan Kerja
• B. laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
• C. laporan hukum
• D. laporan tertulis yang bersangkutan

4. Pokok-Pokok Pengaturan PDK Penanganan BMN Hilang di Lingkungan OJK mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mana?

• A. PMK Nomor 218/PMK.01/2017 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian Keuangan
• B.PMK Nomor 76 /PMK.06/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
• C. PMK Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
• D. PMK Nomor 53/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain

5. Siapa Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN) di OJK ?

• A. Ketua Dewan Komisioner
• B. Wakil Ketua Dewan Komisioner
• C. Kepala Departemen Logistik
• D. Kepala Departemen Hukum

6. Untuk penyelesaian Kerugian Negara, PPKN membentuk TPKN (Tim Penyelesaian Kerugian Negara), Satuan Kerja mana yang tidak termasuk dalam TPKN ?

• A.Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia
• B. Departemen Hukum
• C. Departemen Pengelolaan Sistem Informasi
• D. Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat

7. Dalam hal Pihak Yang Merugikan berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada ?

• A. Kas Negara
• B. Badan Pemeriksa Keuangan
• C. Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
• D. Otoritas Jasa Keuangan

8. Yang bukan merupakan kewenangan dari Tim Penyelesaian Kerugian Negara adalah?

• A. meminta keterangan kepada Pegawai dan/atau pihak lain yang diduga mengetahui informasi kejadian
• B. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara
• C. mengumpulkan dokumen pendukung sebagai bukti terjadinya Kerugian Negara
• D. menetapkan surat keputusan kerugian negara

9. Berdasarkan Surat Penagihan (SPn), Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara kepada ?

• A. Kas Negara
• B. Badan Pemeriksa Keuangan
• C. Otoritas Jasa Keuangan
• D. Kementerian Keuangan

10. PPKN menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara yang menangani pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi paling lambat ?

• A. 40 (empat puluh) hari sejak SKP2K di terbitkan.
• B. 60 (enam puluh) hari sejak SKP2K di terbitkan.
• C. 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K di terbitkan.
• D. 20 (dua puluh) hari sejak SKP2K di terbitkan.