PANWASLU LATIHAN

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah:

• Bawaslu

• Bawaslu dan KPU

• Bawaslu, KPU dan KPI

• KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

• Benar Semua

Alasan yang paling tepat untuk menjelaskan penyebab hadirnya lembaga pengawas pemilu di Indonesia adalah:

• Anggaran penyelenggaraan pemilu sangat besar

• Indonesia belum memiliki lemba pengawas pemilu

• Pemilu diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair

• Standar pemilu demokratis yang mengharuskan dibentuknya lembaga pengawas pemilu

• Pemilihan yang dilakukan secara baik

Struktur kelembagaaan di lembaga pengawas pemilu adalah:

• Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS

• Bawaslu Provinsi,Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa

• Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota

• Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS

• Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kelurahan/Desa

Dalam Pemilu Pemilih diharuskan memberikan suranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang:

• Umum

• Langsung

• Rahasia

• Jujur dan Adil

• Bebas

Di bawah ini adalah indikator Pemilu Demokratis, kecuali:

• Penyusunan kerangka hukum

• Hak memilih dan untuk dipilih

• Kampanye pemilu yang demokratis

• Akses media dan kebebasan berekspresi

• Adanya lembaga pengawas Pemilu

Pengawas TPS berjumlah:

• 1 orang setiap desa/kelurahan

• 1 orang setiap TPS

• 2 orang setiap TPS

• 3 orang setiap desa/kelurahan

• 5 orang setiap desa/kelurahan

Dalam pelaksanaan kampanye, ada aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh Pelaksana, Peserta dan Petugas Kampanye. Berikut ini adalah larangan dalam kampanye yang harus di taati Pelaksana, Peserta dan Petugas Kampanye, kecuali:

• Mempersoalkan dasar negara pancasila, Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

• Mengganggu ketertiban umum

• Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan

• Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye

• Kampanye dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU

Pernyataan berikut merupakan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan, kecuali:

• Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya

• Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya

• Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilu

• Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsisesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan

• Merekomendasikan pembentukan dewan kehormatan untuk memeriksa anggota KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu

Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS meliputi antara lain, kecuali:

• Surat suara

• Tinta

• Sampul kertas dan segel

• Kotak suara dan bilik suara

• Obeng untuk mencoblos

Panwaslu Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada:

• Bawaslu Kabupaten/Kota

• Sekretaris Jendral Bawaslu RI

• Sekretaris Bawaslu Kabupaten/Kota

• Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi

• Bupati