MODUL 5_LEVEL 1_01. KONTRAK PBJP_1

Yang BUKAN merupakan tahapan perumusan kontrak adalah ….

• Persiapan Perumusan Kontrak

• Klarifikasi kualifikasi

• Penyusunan Rancangan Kontrak

• Finalisasi kontrak

Kontrak yang hanya diperuntukan untuk pengadaan jasa konsultansi adalah….

• Lumsum

• Waktu Penugasan

• Kontrak payung

• Biaya Plus Imbalan

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian dikatakan sah apabila KECUALI

• suatu hal tertentu

• Kedua belah pihak tidak mempunyai kecakapan untuk membuat suatu

  perikatan

• kecakapan untuk membuat suatu perikatan

• sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

• suatu sebab yang halal

Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) menggunakan kontrak…..

• Surat Perintah Kerja

• Surat Perjanjian

• Kuitansi

• Bukti Pembelian

Besaran nilai jaminan 1% hingga 3% dari Nilai Pagu Anggaran adalah nilai jaminan ….. untuk …….

• Jaminan Pelaksanaan, Jasa Konsultansi Non Konstruksi

• Sanggah Banding, Barang

• Penawaran, Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

• Jaminan Uang Muka, Jasa Lainnya

Perjanjian menurut hukum Perdata diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu:

• kecakapan untuk membuat suatu perikatan

• suatu hal tertentu

• Suatu

  perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih

  mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih

• suatu sebab yang halal

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal ... ayat ... adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola

• 2 ayat 46

• 3 ayat 45

• 1 ayat 45

• 1 ayat 44

Para pihak dalam kontrak terdiri dari dua pihak yaitu:

• 1. Pihak pertama adalah Pejabat Penandatangan Kontrak (PA/KPA/PPK), 2. Pihak kedua adalah Penyedia atau Pelaksana Swakelola yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan

• 1. Pihak pertama adalah Pejabat Penandatangan Kontrak Penyedia atau Pelaksana Swakelola, 2. Pihak kedua adalah (PA/KPA/PPK) yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan

• 1. Pihak pertama adalah Pejabat Penandatangan Kontrak Penyedia atau Pelaksana Swakelola, 2. Pihak kedua adalah Pokja Pemilihan yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan

• 1. Pihak pertama adalah Pejabat Penandatangan Kontrak PPK dan Pokja, 2. Pihak kedua adalah Penyedia atau Pelaksana Swakelola yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan

Yang berwenang sebagai pejabat penandatangan kontrak, mempersiapkan proses pengadaan barang/jasa tanpa ada PPK adalah... dan PA sebagai...

• KPA, PA sebagai penanggungjawab kegiatan

• Pejabat Pengadaan, PA sebagai penanggungjawab kegiatan

• KPA, PA sebagai pejabat Penandatanganan Kontrak

• Pokja Pemilihan, PA sebagai penanggungjawab kegiatan

Tanpa ada PPK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 adalah ... dan PA sebagai ....

• KPA, PA sebagai penanggungjawab kegiatan

• KPA, PA sebagai Penandatanganan Kontrak

• Pejabat Pengadaan, PA sebagai penanggungjawab kegiatan

• Pejabat Pengadaan, PA sebagai Penandatanganan Kontrak