Anggaran

RKAT BPJS Ketenagakerjaan terbagi menjadi, kecuali :

• RKAT Biaya Operasional

• RKAT Belanja Modal

• RKAT Representasi Pejabat

• RKAT TJSL dan SKP

Siapakah yang menetapkan besaran persentase dana operasional untuk BPJS Ketenagakerjaan ?

• Kementrian Keuangan

• Bank Indonesia

• OJK

• Kementrian Tenaga Kerja

Ketentuan yang mengatur tentang prosedur pergeseran anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan adalah :

• PERDIR/11/032020

• PERDIR/46/122020

• PERDIR/134/092015

• PERDIR/135/092015

Berikut ini adalah akun beban yang tidak bisa dilakukan pergeseran anggaran, yaitu   :

• Beban Representasi Pejabat Daerah

• Beban Pameran

• Beban jasa tenaga bantuan

• Beban pemeliharaan bangunan

Deputi direktur bidang yang mempunyai kewenangan menyetujui pergeseran anggaran Belanja Modal penambahan komputer adalah :

• Deputi Direktur Bidang Operasional Teknologi Informasi

• Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Aset dan  Layanan Umum

• Deputi Direktur Bidang Pengembangan Teknologi Informasi

• Deputi Direktur Bidang Keuangan

Berikut ini besaran persentase dana operasional yang dapat diambil dari dana jaminan sosial, kecuali :

• Dana hasil pengembangan program Jaminan Hari Tua setelah dikurangi beban pengembangan

• Dana hasil pengembangan program Jaminan Pensiun setelah dikurangi beban pengembangan

• Dana hasil pengembangan program Jaminan Kecelakaan Kerja setelah dikurangi beban pengembangan

• Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja

Dalam monitoring realisasi anggaran dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

• 
• 
• 
• 

Batasan otorisasi pergeseran anggaran berikut yang sesuai dengan perdir 135/09/2015 adalah :

• Kepala kantor wilayah maksimal Rp 150.000.000

• Kepala Divisi Keuangan maksimal Rp 300.000.000

• Kepala kantor wilayah maksimal Rp 100.000.000

• Kepala Divisi Keuangan maksimal Rp 350.000.000

Wewenang persetujuan pergeseran anggaran atas perubahan / pengalihan rencana kerja / kegiatan yang tidak dianggarkan dilakukan oleh :

• Kepala kantor wilayan dan kepala kantor cabang

• Kepala kantor cabang dan kepala kantor cabang pratama

• Direktur utama dan direktur keuangan

• Direktur utama dan kepala kantor wilayah

Dalam penentuan persentase Dana operasional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) PP nomor 55 tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan mengajukan usulan besaran persentase DAOP kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat ....

• 4 (empat) bulan sebelum tahun anggaran

• 5 (lima) bulan sebelum tahun anggaran

• 4 (bulan) setelah tahun anggaran

• 5 (lima) bulan setelah tahun anggaran