Bimtek SI PPID

Undang-undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah:

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010

• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008

• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010

Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku sebagai pedoman layanan informasi publik oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kementerian keuangan dan perangkat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Keuangan adalah:

• PMK Nomor 200/KMK.01/2016

• PMK Nomor 129/PMK.01/2019

• PMK Nomor 132/PMK.01/2012

• KMK Nomor 556/KMK.01/2020

Alamat situs web resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah:

• djpbn.kemenkeu.go.id

• perbendaharaan.go.id

• djpb.kemenkeu.go.id

• treasury.go.id

Atasan PPID Tingkat I pada Ditjen Perbendaharaan adalah:

• Sekretaris Ditjen Perbendaharaan

• Kepala Kanwil DJPBN

• Kepala KPPN

• Dirjen Perbendaharaan

PPID Tingkat III pada Ditjen Perbendaharaan adalah:

• Kepala KPPN

• Dirjen Perbendaharaan

• Kepala Kanwil DJPBN

• Sekretaris Ditjen Perbendaharaan

PPID atau perangkat PPID Kementerian Keuangan wajib menjawab secara tertulis permohonan informasi publik paling lambat:

• 15 Hari Kerja

• 10 Hari Kerja

• 5 Hari Kerja

• 2 Minggu

Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di Kementerian Keuangan adalah:

• PPID Tingkat 1

• PPID Tingkat 2

• Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan/PPID Kementerian Keuangan

• PPID Tingkat 3

Laporan layanan informasi publik terdiri dari:

• Laporan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan

• Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan

• Laporan Tahunan

• Laporan tengah tahunan dan laporan tahunan

Berikut ini termasuk Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Badan Publik, kecuali:

• informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat

• informasi mengenai laporan keuangan

• informasi yang dapat

  mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum

• laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik

Yang dapat menjadi pemohon informasi publik adalah:

• Warga Negara Asing

• LSM tanpa badan hukum

• Badan Hukum Indonesia

• Semua lembaga berbadan hukum baik dalam negeri maupun luar negeri