Evaluasi PU

Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan lembaga serta instansi di dalam dan luar negeri didasarkan atas

• Sendi-sendi hubungan fungsional saling memahami saling menghargai mengutamakan kepentingan umum serta memperhatikan hirarki

• Sendi-sendi hubungan fungsional saling membantu saling menghormati mengutamakan kepentingan umum serta memperhatikan hirarki

• Sendi-sendi hubungan struktural saling menghargai saling melindungi saling mengutamakan kepentingan umum serta memperhatikan hirarki

• Sendi-sendi hubungan struktural saling melindungi saling menghormati mengutamakan kepentingan hierarki

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini

1. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan

2. Melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa

3. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara

4. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukuman secara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

5. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat

Pernyataan di atas yang merupakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 14 undang-undang nomor 2 tahun 2002 adalah

• 1 2 dan 4

•      2 dan 5 

• 1 3 dan 4

• 2 3 dan 5

Berdasarkan pasal 11 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diatur lebih lanjut melalui

• Ketetapan MPR

• Keputusan Presiden

• Peraturan pemerintah

• Peraturan pemerintah pengganti undang-undang

Dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 pada pasal berapakah yang mengatur tentang pengangkatan jabatan fungsional di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

• Pasal 2

• Pasal 9

• Pasal 11

• Pasal 12 

Kapolri menetapkan menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian merupakan tugas Kapolri yang tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal

• Pasal 8

• Pasal 9 ayat 1

• Pasal 9 ayat 2

• Pasal 10 ayat 1 

Pelanggaran terhadap kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh

• Komisi kepolisian nasional

• Komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

• Komisi pembinaan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

• Komisi pembinaan pejabat dan kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pernyataan bahwa setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak lainnya yang adil dan layak tertera pada UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal

• 25

• 26

• 27

• 28

Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta memberikan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor merupakan beberapa wewenang polisi . Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002

• Pasal 5

• Pasal 14

• Pasal 15

• Pasal 32

Dalam pasal 38 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 salah satu tugas dari Komisi kepolisian nasional adalah

• Membantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia

• Memberi pertimbangan kepada DPR untuk pemberhentian dan pengangkatan Kapolri

• Membantu DPR dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia

• Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada presiden

1.     Untuk  kepentingan   umum   pejabat   Kepolisian   Negara  Republik   Indonesia dalam   melaksanakan   tugas  dan   wewenangnya   dapat   bertindak   menurut penilaiannya sendiri, pernyataan tersebut tertulis dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal ...

• Pasal 21

• Pasal 18

• Pasal 19

• Pasal 20