UJK Muda

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Daerah melaksanakan pembangunan antara lain bertujuan untuk, KECUALI:

• Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat

• Peningkatan kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik

• Peningkatan daya saing Daerah

• Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan ketentuan Permendagri 86 Tahun 2017 yang menyatakan antara lain bahwa Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan. Berikut ini adalah jenis-jenis indikator tersebut, KECUALI:

• keluaran (output)

• hasil (outcome)

• dampak (impact)

• manfaat (benefit)

Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat. Berikut ini adalah belanja yang bersifat wajib, KECUALI:

• Alokasi 20% APBD untuk urusan pendidikan

• Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

• Alokasi 10% APBD untuk kesehatan

• melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga

Pengawasan kepatuhan terhadap NSPK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, dilihat dari aspek:

• Kebijakan

• Kepatuhan NSPK

• Efisiensi dan efektivitas penggunaan Sumber Daya

• a, b, dan c adalah benar

Perbedaan antara pemeriksaan reguler dengan pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif terletak pada:

• Pemeriksaan khusus tidak memerlukan penelaahan sedangkan pemeriksaan reguler memerlukan penalahan

• Pemeriksaan reguler didasarkan pada pengaduan masyarakat

• Pemeriksaan khusus memerlukan pengumpulan bukti secara keseluruhan sedangkan pemeriksaan reguler bersifat sample atau uji petik

• Pemeriksaan khusus telah terjadwal sedangkan pemeriksaan reguler tidak

Tema Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2021 yaitu:

• Mengawal 5 (lima) arahan Presiden

• APIP mencegah korupsi

• APIP bersinergi dengan APH

• Semua Jawaban Salah

Tujuan disusunnya Program Kerja Pengawasan yaitu:

• Untuk menjamin Laporan Hasil Pengawasan disusun tepat waktu

• Untuk menjamin tercapaianya tujuan pengawasan secara berkualitas, efektif dan efisien

• Untuk menjamin PPUPD dalam mendapatkan temuan hasil pengawasan

• Semua jawabaan salah

Binwas penyelenggaraan pemerintahan Desa oleh Bupati/Walikota, dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah, berikut ini Pihak yang diberikan delegasi kewenangan untuk melaksanakan Binwas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

• Kepala Badan Kesbangpol

• Kepala Sat Pol PP

• Camat

• Kepala Bappeda

Ada berapa jenis pelanggaran administratif sebagaimana diatur dala PP Nomor 12 Tahun 2017?

• 17

• 18

• 19

• 20

Manakah yang lebih dahulu disusun?

• ST

• PKP

• KKP

• LHP