TWK-UUD 1945

Isu amandemen Undang-undang 1945 kembali menjadi perbincangan hangat di publik setelah Ketua MPR Bambang Soesatyo menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jumat (13/8/2021) lalu. Salah satu yang dikhawatirkan adalah nantinya bakal membahas soal penambahan masa jabatan Presiden. Saat itu, pria yang karib disapa Bamsoet itu mengaku bahwa Presiden Jokowi setuju ihwal rencana MPR melakukan amandemen terbatas UUD 1945 terkait untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan tidak melebar ke persoalan lain. Rencana tersebut mendapatkan dukungan dari dua partai politik yang memiliki kader di MPR. Keduanya adalah PPP dan PKB. Usulan amandemen UUD 1945 yang direncanakan tersebut memuat hal-hal pokok kecuali …

a. Penajaman bab tentang pendidikan dan perekonomian

b. Penambahan bab komisi negara

c. Penambahan bab HAM

d. Calon Presiden perseorangan

e. Penambahan masa jabatan kepala daerah1. Isu amandemen Undang-undang 1945 kembali menjadi perbincangan hangat di publik setelah Ketua MPR Bambang Soesatyo menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jumat (13/8/2021) lalu. Salah satu yang dikhawatirkan adalah nantinya bakal membahas soal penambahan masa jabatan Presiden. Saat itu, pria yang karib disapa Bamsoet itu mengaku bahwa Presiden Jokowi setuju ihwal rencana MPR melakukan amandemen terbatas UUD 1945 terkait untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan tidak melebar ke persoalan lain. Rencana tersebut mendapatkan dukungan dari dua partai politik yang memiliki kader di MPR. Keduanya adalah PPP dan PKB. Usulan amandemen UUD 1945 yang direncanakan tersebut memuat hal-hal pokok kecuali …

• Penajaman bab tentang pendidikan dan perekonomian

• Penambahan bab komisi negara

• Penambahan bab HAM

• Calon Presiden perseorangan

• Penambahan masa jabatan kepala daerah

Presiden ke-6 diduduki oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY selama dua periode, yaitu 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. SBY didampingi oleh dua wakil presiden selama masa jabatannya, yaitu: Muhammad Jusuf Kalla (20 Oktober 2004 - 20 Oktober 2009) Boediono (20 Oktober 2009 - 20 Oktober 2014) Kemudian, Presiden Joko Widodo memenangkan dua periode sebagai presiden, yaitu periode 20 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019 dan didampingi oleh Muhammad Jusuf Kalla sebagai wakil presiden. Kemudian menang kembali sebagai presiden pada 20 Oktober 2019 hingga sekarang dan didampingi oleh Wakil Presiden Ma'aruf Amin. Pergantian Presiden dan wakil presiden dibatasi menjadi dua periode terjadi pada amandemen ke …

• Amandemen 2&3

• Amandemen 2

• Amandemen 1

• Amandemen 3

• Amandemen 4

1. Dalam penanganan pasien COVID-19, pemerintah saat ini sudah mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam upaya penanganan. Mulai dari tenaga medis, ruang perawatan hingga dukungan penuh dari instansi lembaga baik pemerintah maupun swasta. Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto saat melakukan konferensi pers di Kantor Presiden, Senin (14/9/20), menyatakan untuk tenaga medis sudah siap bekerja termasuk bantuan tenaga relawan. Total relawan Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat dan internship (magang) yang sudah ditempatkan ada 16.286 orang yang tersebar di rumah sakit dan laboratorium sarana kesehatan untuk melayani terkait COVID-19. "Dan masih ada 3.500 dokter internship, 800 Tenaga Nusantara Sehat, dan disamping itu ada tenaga relawan 685 orang, termasuk ada dokter spesialis paru, anastesi, penyakit dalam dan tenaga kesehatan lain seperti perawat, dokter umum dan lainnya yang siap di-deploy-kan (diterjunkan), siap untuk membantu bila dibutuhkan tenaga tambahan," tegas Terawan. Pada kesiapan fasilitas kesehatan, menurutnya pemerintah telah menambah tempat isolasi pasien baik untuk gejala ringan atau yang tanpa gejala. Upaya pemerintah dalam menyediakan berbagai fasilitas kesehatan tersebut merupakan pengamalan pasal ke …

• Pasal 34 ayat 1

• Pasal 33 ayat 3

• Pasal 34 ayat 1

• Pasal 34 ayat 3

• Pasal 31 ayat 2

1. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi menargetkan pendataan anak yatim dan piatu akibat Covid-19 selesai pada 25 Agustus 2021. "Masih proses insya Allah sy targetkan tgl 25 Agustus selesai," ujar Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Epih Hanfi ketika dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (22/8/2021). Epih berujar, hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut surat Kemensos yang menginstruksikan pendataan anak yang menjadi yatim dan piatu atau keduanya (yatim piatu) setelah orangtuanya meninggal karena Covid-19. Pendataan dalam bentuk laporan harus sudah rampung paling lambat 30 Agustus 2021. Baca juga: Pemkab Bekasi Segera Mendata Yatim Piatu karena Covid-19 "Adapun bentuk bantuannya kita belum tahu, saat ini kita baru diminta datanya dulu, untuk kebijakan selanjutnya kita masih menunggu," ujarnya. Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melakukan pendataan terhadap anak yatim piatu yang kehilangan orangtua karena menjadi korban Covid-19. Pendataan anak yang menjadi yatim piatu tersebut salah satu usahan pemerintah untuk memelihara anak yatim. Hal tersebut merupakan pengamalan pasal ke ..

• Pasal 33 ayat 1

• Pasal 34 ayat 4

• Pasal 34 ayat 3

• Pasal 34 ayat 1

• Pasal 34 ayat 2

1. Tidak bisa dipungkiri bahwa pesta Budaya Tabuik yang dihelat sejak ratusan tahun itu sudah menjadi daya tarik dunia pariwisata oleh turis luar negeri. Bahkan saat ini agenda rutin yang sudah masuk ke dalam kalender. pariwisata itu menjadi salah satu daftar nominasi Anugrah Pesona Indonesia 2017 Provinsi Sumatera Barat kategori Atraksi Budaya Terpopuler. Bahkan beberapa hasil dokumentasi foto Pesta Budaya Tabuik milik Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara turut dipamerkan di Kota Hamburg Jerman pada 2016 lalu sebagai ajang promosi internasional. Maka tidak heran jika kekayaan budaya yang dimiliki oleh kota berjuluk Tabuik ini merambah hingga ke tingkat Internasional. Selain itu pada 2005 tabuik juga sempat dipamerkan di negara Amerika Serikat sebagai salah satu upaya promosi internasional. Upaya pemerintah dalam memamerkan budaya Tabuik dengan tujuan untuk memajukan kebudayaan nasional di pentas internasional merupakan pengamalan pasal ke ..

• Pasal 31 ayat 3

• Pasal 31 ayat 2

• Pasal 31 ayat 1

• Pasal 32 ayat 2

• Pasal 32 ayat 1

Dalam UU nomor 12 tahun 2011 secara hirarki, kedudukan Peraturan Daerah yang dibuat oleh kepala daerah berada diposisi…

• Dibawah Peraturan Presiden

• Diatas UUD 1945

• Diatas Peraturan Presiden

• Dibawah Peraturan Pemerintah

• Dibawah UU

Peraturan ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan ini adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Mekanisme pembuatan peraturan ini adalah: pertama diajukan ke DPR dalam persidangan berikut. DPR dapat menerima atau menolak tanpa melakukan perubahan. Bila disetujui oleh DPR, Peraturan ini ditetapkan menjadi UU. Bila ditolak oleh DPR, Peraturan ini harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan yang dimaksud dalam kalimat diatas ialah …

• Perda

• PERPU

• Peraturan Pemerintah

• UUD 1945

• Peraturan Presiden

Tertulis, artinya rumusan UUD 1945 jelas dan mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara dan juga setiap warga negara. Singkat, artinya UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok. Supel, artinya UUD 1945 dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman. Hal diatas merupakan …

• Karakteristik UUD 1945

• Ciri-ciri UUD 1945

• Pengertian UUD 1945

• Fungsi UUD 1945

• Sifat UUD 1945

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan kembali akan melakukan pendidikan Program Guru Penggerak Angkatan 2. Pendidikan Program Guru Penggerak Angkatan 2 secara resmi dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim secara virtual, pada Selasa (13/04) dengan dihadiri para calon Guru Penggerak di masing-masing Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK). Dalam sambutannya, Mendikbud mengatakan bahwa terobosan dari Merdeka Belajar akan terus dihadirkan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut, Kemendikbud akan mentransformasi sejumlah pilar yang mengokohkan ekosistem pendidikan Indonesia. Program guru penggerak yang dilakukan oleh kemendikbud tersebut merupakan implementasi dari …

• alinea 1 Pembukaan UUD 1945

• alinea 2 Pembukaan UUD 1945

• alinea 4 Pembukaan UUD 1945

• alinea 3 Pembukaan UUD 1945

• Falsafah UUD 1945

Sebelum pidato kenegaraan, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan sambutan pengantar sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI. Dalam sambutannya, ia mengatakan di tengah kondisi pandemi ini Indonesia tetap harus bersyukur dalam peringatan kemerdekaan pada 17 Agustus besok. Ia meyakini semangat perjuangan dapat membuat Indonesia bertahan dalam badai pandemi ini. Untuk itu, masyarakat dihimbau tetap menerapkan protokol kesehatan guna menekan penyebaran Covid-19. “Kita semua merasakan dampaknya, terutama di bidang ekonomi masyarakat. Pandemi ini juga memaksa kita untuk beradaptasi dengan cara-cara baru dalam penanggulangan Covid-19. Berimbas pula di bidang pendidikan dengan pembelajaran jarak jauh yang bisa mempengaruhi pembangunan karakter anak,” katanya, dalam salah satu poin sambutannya. Pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Joko Widodo selaku Presiden Indonesia merupakan contoh dari ..

• Konstitusi Tertulis

• Konstitusi Tidak Tertulis

• Kebudayaan Indonesia

• Konstituer

• UUD 1945