PAT PPKN KELAS 10A

Salah satu lembaga yang memiliki kedudukan tertinggi atau di atas presiden sebelum UUD NRI 1945 diamendemen adalah…

• MA
• MK
• DPA
• DPR
• MPR

Berikut yang bukan hak MPR adalah…..

• Mengajukan usul pengubahan pasal UUD NRI Tahun 1945
• Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan
• Memegang teguh dan mengamankan Pancasila membela diri
• Imunitas
• Protokoler

Mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan Sembilan orang hakim konstitusi merupakan tugas dari…

• MK
• KY
• MPR
• DPR
• Presiden

Meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas merupakan salah satu hak DPR, yaitu

• Interpelasi
• Angket
• Imunitas
• Protokoler
• Menyatakan Pendapat

Keanggotaan Badan Keuangan Negara dipilih oleh…

• Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR
• DPR dengan memperhatikan pertimbangan presiden
• MPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR
• DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
• DPD dengan memperhatikan pertimbangan DPR

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang – undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah merupakan tugas dan wewenang dari…

• Presiden
• DPR
• MPR
• DPD
• MA

Lembaga yang bertugas untuk mengawasi kinerja hakim agung dan melakukan proses penyeleksian terhadap pemilihan hakim agung adalah…

• MK
• KY
• MA
• DPR
• MPR

Susunan pimpinan mahkamah agung terdiri atas beberapa ketua dan wakilnya yaitu

• Seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang ketua muda
• Seorang ketua, seorang wakil ketua, dan dua orang ketua muda
• Seorang ketua, dua wakil ketua, dan dua orang ketua muda
• Seorang ketua, dua wakil ketua, dan beberapa ketua muda
• Seorang ketua, tiga wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda

Berikut yang bukan tujuan dibentuknya DPD dalam struktur ketetanegaraan indonesa adalah

• Mendorong rasa cinta kesukuan yang berlebihan
• Mmeperkuat ikatan daerah – daerah dalam wadah NRI dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah
• Mendorong percepatan kemajuan daerah
• Mengakomodasi aspirasi dan kepentingan daerah
• Melakukan perumusan kebijakan nasional

Pemberian gelar, tanda jasa, atau tanda kehormatan merupakan salah satu tugas, penyelenggaraan pemerintah negara, yaitu..

• DPR
• DPD
• MPR
• MK
• Presiden