Pre-test Secondment PEN (DJPPR)

Maksimal penambahan nominal (outstanding) Surat Berharga Negara (SBN) dalam satu tahun yang tercantum dalam APBN untuk pembiayaan defisit, yaitu ….

• SBN Bruto
• SBN Neto
• SBN Jatuh tempo
• Kebutuhan Pembiayaan Utang

Komposisi SBN bruto terdiri atas:

• SBN neto, SBN jatuh tempo, dan Cash management
• SBN neto, SBN jatuh tempo, Cash management, dan Utang jatuh tempo
• SBN neto, SBN jatuh tempo, Cash management, Utang jatuh tempo, dan Penarikan pinjaman
• SBN neto dan SBN jatuh tempo

Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dapat dilakukan melalui metode lelang, bookbuilding dan private placement. Sampai dengan saat ini, penerbitan ORI dilakukan melalui metode ...

• Lelang
• Bookbuilding
• Private Placement
• Lelang dan Bookbuilding

Dalam rangka pengelolaan target portofolio, instrument yang perlu diperhatikan ukuran/size penerbitannya untuk menjaga interest rate risk di level aman adalah ….

• Fixed Rate
• Variable Rate
• Obligasi Negara Ritel
• SBN Valas

Jenis transaksi Surat Utang Negara (SUN) yang dilakukan untuk melandaikan maturity profile dengan membeli kembali SUN dan menerbitkan seri baru adalah ….

• Lelang SUN
• Pembelian kembali SUN (buyback)
• Pembelian kembali secara penukaran (debt switch)
• Peminjaman SUN

Penyataan di bawah ini mengenai SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara yang salah adalah ….

• SBSN biasa disebut juga sebagai Sukuk Negara
• SBSN merupakan jenis sovereign sukuk
• SBSN merupakan Surat Berharga Negara dengan prinsip Syariah
• SBSN juga digunakan untuk membiayai proyek pemerintah yang ada dalam APBD

Undang-undang yang digunakan sebagai dasar hukum SBSN adalah ….

• UU Nomor 8 Tahun 2009
• UU Nomor 19 Tahun 2008
• UU Nomor 9 Tahun 2009
• UU Nomor 18 Tahun 2009

Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha UMKM diatur dalam …

• PMK Nomor 71/PMK.08/2020
• PMK Nomor 98/PMK.08/2020
• PMK Nomor 211/PMK.08/2020
• PMK Nomor 577/PMK.08/2020

Batas minimal Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi adalah ….

• Tidak ada batas minimal
• Rp 5 miliar
• Rp 10 miliar
• Rp 50 miliar

Yang bertindak sebagai penjamin dalam Penjaminan UMKM adalah ….

• PT Jamkrindo
• LPEI
• PT Askrindo
• PT Jamkrindo dan PT Askrindo