KUIS KD.3.6.

APBN adalah….

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya setiap dua tahun sekali.

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama satu bulan.

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pendapatan lainnya selama periode tertentu.

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama periode tertentu.

• Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya yang dikhususkan untuk belanja kementrian dan lembaga selama periode tertentu.

APBN diantur dalam perundang-undangan, salah satu undang-undang yang mengatur tentang APBN tahun 2020 adalah….

• UU No. 14 Tahun 2019

• UU No. 20 Tahun 2019

• UU No. 4 Tahun 2020

• UU No. 11 Tahun 2020

• UU No. 20 Tahun 2020

Tujuan dari penyususunan APBN adalah….

• Sebagai acuan atau pedoman penerimaan keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

• Sebagai acuan atau pedoman pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

• Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dikementrian dan lembaga-lembaga negara demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

• Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah daerah masing-masing dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasiona.

• Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Berikut pernyataan dari fungsi Otoritas adalah….

• APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berikutnya.

• APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

• APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada dua tahun yang bersangkutan.

• APBN menjadi dasar untuk merencanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

• APBN menjadi hasil dari pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran adalah fungsi APBN yang dimaksud adalah….

• Fungsi Otoritas

• Fungsi Perencanaan

• Fungsi Alokasi

• Fungsi Distribus

• Fungsi Pengawasan

APBN dalam proses penyusunannya melalui tahapan di bawah ini. Yang tidak termasuk tahapan penyusunan RAPBN adalah….

• Pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

• Pemerintah meminta Badan Pengawas Keuangan untuk menilai RAPBN.

• Pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas.

• DPR membahas RAPBN dengan tujuan untuk diterima atau ditolak.

• RAPBN akan disahkan menjadi APBN, dan dilaksanakan dengan diperkuat oleh Keputusan Presiden tentang Pelaksanaan APBN.

Postur APBN secara umum terdiri atas Pendapatan dan belanja negara.

Pendapatan terbagai atas….

• Pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak.

• Pendapatan dalam negeri dan pendapatan luar negeri ( hibah).

• Pendapatan dalam negeri dan pendapatan pajak.

• Pendapatan luar negeri dan pendapatan bukan pajak.

• Pendapatan pajak dan pendapatan hibah.

Berikut yang tidak termasuk dalam kelompok pendapatan dalam negeri adalah ....

• Pajak penghasilan.

• Pajak perdagangan ekspor.

• Cukai.

• Hadiah dari negara asing.

• Laba dari BUMN.

Sebagai negara yang memiliki kerjasama dengan negara lain, terkadang Indonesia mendapatkan bantuan yang sifatnya tidak mengikat. Dalam postur APBN penerimaan tersebut akan dicatat dalam komponen….

• Hibah.

• Penerimaan Pajak.

• Penerimaan pinjaman.

• Penerimaan dalam negeri.

• Penerimaan lain-lain.

Komponen penerimaan yang termasuk penerimaan dalam negeri dari sektor perpajakan adalah ….

• Pajak penghasilan (PPh).

• Bagian laba dari BUMN.

• Cukai.

• Pungutan ekpor.

• Penerimaan dari pengelolaan SDA.