pemahaman KD 3.2,3.3 dan 3.4

Berikut yang termasuk dalam kewajiban jangka panjang satker adalah... .

• Utang transfer

• Utang belanja listrik

• Utang bunga

• Utang luar negeri

• Utang PPN

Pemerintah memberikan transfer pendapatan secara cuma-cuma, maka transaksi kewajiban pemerintah tersebut timbul dari ... .

• peristiwa yang diakui pemerintah

• peristiwa yang berkaitan dengan pemerintah

• transaksi tanpa pertukaran

• transaksi dengan pertukaran

• kejadian dengan pertukaran

Pengukuran utang kepada pihak ketiga dicatat dan dinilai ... .

• ketika menerima hak atas barang/jasa

• ketika belum dibayar dan menjadi beban

• sebesar saldo potongan

• sejumlah yang akan jatuh tempo

• sesuai dengan peraturan yang berlaku

Berikut yang termasuk kewajiban jangka pendek satker adalah ... .

• utang dalam negeri obligasi

• utang kelebihan pembayaran PAD

• utang pemerintah pusat

• utang luar negeri

• utang dalam negeri sektor perbankan

Kewajiban pemerintah timbul dari hal berikut ini ... .

• peristiwa yang diakui pemerintah

• peristiwa yang berkaitan dengan pemerintah

• kejadian tanpa pertukaran

• transaksi yang diakui pemerintah

• transaksi dengan pertukaran

Kewajiban desa/kelurahan dicatat sebesar ... .

• nilai nominal (nominal value)

• nilai masa depan (future value)

• nilai pasar (market value)

• nilai wajar (fair value)

• nilai sekarang (present value)

Berikut yang termasuk kewajiban jangka panjang desa adalah ... .

• utang sektor perbankan

• pendapatan sewa balai diterima dimuka

• utang pajak

• utang bunga

• utang PFK

Kewajiban pemerintah diatur dalam PSAP nomor ... .

• PSAP nomor 8

• PSAP nomor 9

• PSAP nomor 10

• PSAP nomor 11

• PSAP nomor 12

Pada jurnal finansial tertulis (D) utang PFK, (K) kas di bendahara pengeluaran, maka transaksi yang terjadi adalah ... .

• penerimaan pendapatan diterima dimuka

• pemotongan pajak pihak ketiga

• penyetoran pajak kepada pihak ketiga

• pembayaran utang belanja dengan uang UP

• pembayaran utang belanja dengan mekanisme LS

Akuntansi kewajiban pemerintah diatur dalam ....

• PP Nomor 20 tahun 2005

• PP Nomor 21 tahun 2005

• PP Nomor 22 tahun 2005

• PP Nomor 23 tahun 2005

• PP Nomor 24 tahun 2005