Good Governance

Salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik (good governance) adalah.....

• reformasi tata kerja organisasi

• debirokratisasi lembaga negara

• reformasi organisasi dan birokrasi

• restrukturisasi pranata pemerintah

Dalam melaksanakan dan mewujudkan tata kepemerintahan yang baik ada 3 pilar utama yaitu ….

• Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha

• Pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial

• Pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta

• Pemerintah, dunia usaha, dan dunia pendidikan

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara, Pernyataan itu merupakan....

• Azas kepastian hukum

• Azas kepentingan umum

• Azas Akuntabilitas

• Azas proporsionalitas

Prosedur dalam melayani dan memberi kesempatan masyarakat agar peran serta aktif merupakan, prosedur pelaksanaan.....

• Prinsip Kesetaraan dan inkluisivitas

• Prinsip ketanggapan

• Prinsip berorientasi konsesus

• Prinsip partisipasi

Keterbukaan penyelenggaraan bernegara adalah salah satu ciri…

• Pemerintahan Liberal

• Pemerintahan Demokrasi

• Pemerintahan Bebas

• Pemerintahan Yang Transparan

• Pemerintahan Otoriter

Salah satu faktor yang dapat menjamin tercapainya suatu kebenaran dan keadilan adalah…

• Terjaminnya kesejahteraan para penegak hukum

• Di berlakukannya hukum secara pandang bulu

• Terbukanya proses peradilan yang bebas

• Adanya undang-undang yang berlaku

• Adanya jaminan dan kepastian hukum

Salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik (good governance) adalah.....

• reformasi tata kerja organisasi

• debirokratisasi lembaga negara

• reformasi organisasi dan birokrasi

• restrukturisasi pranata pemerintah

Saat dimana setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan ,baik secara langsung maupun melalui perwakilan ,merupakan defenisi dari

• Transparansi
• Partisipasi
• Responsif
• Akuntabilitas
• Stategic vision

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 ditetapkan melalui:

• Perpres 81 Tahun 2010

• Inpres 81 Tahun 2010

• Permenpan 81 Tahun 2010

Berikut ini termasuk dalam delapan area perubahan Reformasi Birokrasi (RB), kecuali:

• Penguatan Pengawasan

• Penguatan Profesionalitas

• Penguatan Kelembagaan

• Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik