Demokrasi Parlementer

Berikut bentuk pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 1950 - 1959 adalah ....

• Demokrasi Parlementer

• Demokrasi terpimpin

• Monarki Konstitusional

• Monarki Absolut

Undang-Undang dasar yang di pakai di Indonesia pada tahun 1950 - 1959 adalah ....

• UUD 1945

• UUD Sementara 1950

• Amandemen UUD 1945

• Amandemen UUD 1950

Pada masa pemerintahan demokrasi parlementer di Indonesia, terdapat beberapa dampak positif bagi kehidupan politik di Indonesia. Salah satunya yaitu ....

• Kebebasan dalam mendirikan partai politik

• Pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar

• Bentuk negara Indonesia kembali ke Republik Indonesia

• Adanya pemisahan kepala negara dan kepala pemerintahan

Tokoh ekonomi Indonesia yang menjadi pencetus pelaksana GERAKAN EKONOMI BENTENG pada masa kabinet Natsir bernama ....

• Soemitro Djojohadikusumo

• Mr Iskaq Cokrohadisuryo

• Ali Sastroamidjojo

• Burhanuddin Harahap

Konferensi Asia Afrika yang diadakan pada tahun 1955 di Kota Bandung, yang mengundang negara-negara dai benua Asia dan Afrika terlaksana pada kabinet ....

• Ali Sastroamidjojo I

• Ali Sastroamidjojo II

• Burhanuddin Harapan

• Djuanda

Pemilihan Umum yang pertama di Indonesia, terlaksana pada saat kabinet ....

• Ali Sastroamidjojo I

• Burhanuddin Harahap

• Ali Sastroamidjojo II

• Djuanda

Berikut partai politik yang berhasil mendapatkan kursi terbanyak dalam pemilihan umum 1955 yaitu ....

• PNI, NU, PKI, MASYUMI

• NU, PNI, MASYUMI, PKI

• PNI, MASYUMI, NU, PKI

• NU, MASYUMI, PNI, PKI

Berikut YANG BUKAN hal negatif dalam penerapan demokrasi parlementer di Indonesia adalah ...

• Seringnya terjadi pergantian kabinet pemerintahan

• Munculnya kesenjangan sosial di masyarakat

• Munculnya pemberontakan di beberapa daerah

• Diadakannya Pemilihan Umum yang pertama tahun 1955

Berikut yang membedakan antara kabinet yang dipimpin oleh Ir Djuanda dengan kabinet sebelumnya adalah ....

• Menteri-menteri diisi oleh golongan profesional, non anggota partai politik

• Menteri-menteri diisi oleh golongan profesional, anggota partai politik

• Kabinet dibentuk atas intruksi wakil presiden

• kabinet dibentuk atas hasil pemilihan umum 1955

Dalam mengatasi kondisi politik dalam negeri tahun 1959, presiden Soekarno mengeluarkan DEKRIT PRESIDEN tanggal 5 Juli 1959 yang berisi ....

• Pembubaran Konstituante, Berlakunya kembali UUD 1945, Tidak berlakunya UUDS 1950, Pembentukan MPRS dan DPAS

• Pembubaran Konstituante, Tetap berlaku UUDS 1950, Pembentukan MPRS dan DPAS

• Pembubaran Konstituante, Berlakunya kembali UUD 1945, Tidak berlakunya UUDS 1950, Pembentukan MPRS dan DPRS

• Pembubaran Konstituante, Berlakunya kembali UUD 1945, Tidak berlakunya UUDS 1950, Pembentukan DPRS dan DPAS