Pengantar Pajak

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat disebut

• retribusi

• pajak

• sewa

• utang pajak

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang

Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya merupakan pengertian dari

• Pengusaha

• Pengusaha Barang

• Pengusaha Kena Pajak

• Pengusaha jasa

orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan disebut

• Orang pribadi

• badan

• Pemotong pajak

• Wajib pajak

sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya

] termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap merupakan pengertian dari

• pengusaha

• wajib pajak

• badan

• pengusaha kena pajak

Bulan januari sampai dengan desember 2019

• Tahun pajak

• masa pajak

• bulan

• bagian tahun pajak

jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk

menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

• tahun pajak

• bagian tahun pajak

• tanggal pajak

• masa pajak

pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan disebut

• kredit pajak

• pajak pusat

• pajak daerah

• pajak yang terutang

UU KUP termasuk ke dalam

• Hukum materiil

• hukum pidana

• hukum formil

• hukum non formal

UU PPN dan PPnBM termasuk ke dalam

• Hukum materiil

• hukum formil

• hukum non formil

• hukum pidana

Fase ini dimulai ketika suatu pihak berdasarkan UU PPh ditentukan sebagai WP mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan kemudian kepadanya diberikan NPWP. Termasuk dalam fase ini antara lain; melakukan pembukuan atau pencatatan, menghitung pajak terutang, melakukan pembayaran dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) disebut

• fase sengketa

• fase pengawasan

• fase penyelesaian sengketa

• fase self assesment