Materi pkn

Di Indonesia sistem pemerintahan presidensial menteri bertanggung jawab kepada

• Presiden

• DPR

• Seluruh rakyat Indonesia

• Badan kehakiman

• MPR

Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bergantung pada parlemen hal ini merupakan kelebihan adanya pemerintahan

• Parlementer

• Presedensial

• Referendum obligator

• Referendum fakultatif

• Referendum konsultatif

UUDS 1950 mulai dengan di berlakukan tanggal

• 15 Agustus 1950

• 16 Agustus 1950

• 17. Agustus 1950

• 18. Agustus 1950

• 19 Agustus 1950

Bentuk negara Indonesia pada periode konstitusi RIS adalah...

• Presidensial

• Monarki

• Kesatuan

• Republik

• Serikat

Sistem pemerintahan priode 17 Agustus 1950- 5 Juli 1959 berdasarkan pada

• Dekrit presiden 1959

• UUD 1945

• Konstitusi RIS

• Maklumat pemerintah 14. November 1945

• UUDS 1950

Kedudukan presiden dalam pemerintahan presidensial adalah

• Kepala kabinet

• Kepala negara

• Kepala panglima tertinggi angkatan laut darat dan udara

• Kepala pemerintahan

• Kepala negara dan kepala pemerintahan

Keluarnya dekrit presiden 5 Juli 1959 ditandai dengan beralihnya

• Kekuasaan presiden

• UUDS 1950 k UUD 1945

• Pembubaran BPUPKI

• Pembubaran PPKI

• Terbentuknya dewan konstituante

Pada masa berlakunya konstitusi RIS sistem pemerintahan yang di jalankan adalah

• Demokrasi liberal

• Demokrasi parlementer

• Presidensial

• Quasi parlementer

• Sentralisasi

Salah y perwujudan kemajuan suatu negara yang sangat penting adalah sistem pemerintahan yang di dukung oleh

• Angkatan bersenjatanya yang canggih

• Wilayah yang luas

• Pemerintah yang stabil

• Pendukung yang besar

• Kepribadian para pemimpin yang jujur cerdas dan bersih

Amandemen pertama UUD 1945 ditunjukkan untuk mengurangi kewenangan presiden hal ini karena era reformasi...

• Cenderung kurang bekerja sama dengan lembaga lembaga negara lain

• Adanya dominasi kekuasaan eksekutif yang mengarah pada otoriter

• DPR kesulitan mengadakan kontrol terhadap kerja presiden

• Pertanggungjawaban presiden sulit di pelajari oleh oleh lembaga negara lain

• MPR tidak dapat mengevaluasi kerja presiden dengan efektif