PAK Pol PP

Dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja adalah

• PP No.16 Tahun 2015

• PP No.16 Tahun 2016

• PP No.16 Tahun 2017

• PP No.16 Tahun 2018

Dasar hukum tunjangan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja adalah

• Perpres No.102 Tahun 2014

• Perpres No.102 Tahun 2015

• Perpres No.102 Tahun 2016

• Perpres No.102 Tahun 2017

Dasar hukum jabatan fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya adalah

• Permenpan No.4 Tahun 2014

• Permenpan No.4 Tahun 2018

• Permenpan No.4 Tahun 2019

• Permenpan No.4 Tahun 2015

Yang dimaksud dengan DUPAK adalah

• Daftar Usulan Pengembangan Angka Kredit

• Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit

• Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit

• Daftar Usulan Permintaan Angka Kredit

Yang bertugas untuk menilai angka kredit jabatan fungsional polisi pamong praja adalah

• Tim Pengevaluasi Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja

• Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja

• Tim Penghitung Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja

• Tim Pengembang Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja

Angka Kredit jabatan fungsional polisi pamong praja adalah

• Nilai dari hasil penetapan

• Nilai dari kegiatan non yustisi

• satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan

• nilai dari kegiatan penegakan perda

Prinsip Penilaian Angka Kredit jabatan fungsional polisi pamong praja adalah

• Objektif

• Jujur

• Akuntabel

• Semua Benar

Tim Penilai Angka Kredit adalah

• Tim yang dibentuk untuk melakukan Pengembangan Angka Kredit

• Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang bertugas memberikan pertimbangan dan menilai prestasi kerja pol pp

• Tim yang dibentuk untuk melakukan Pemeriksaan Angka Kredit

• Tim yang dibentuk untuk melakukan Pertambahan Angka Kredit

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit di Kabupaten/Kota adalah

• Sekretaris satpol PP Kabupaten/Kota kepada Kepala satpol PP Kabupaten/Kota

• Kabid Trantib satpol PP Kabupaten/Kota kepada Kepala satpol PP Kabupaten/Kota

• Kabid Linmas satpol PP Kabupaten/Kota kepada Kepala satpol PP Kabupaten/Kota

• Kabid Rumah Tangga satpol PP Kabupaten/Kota kepada Kepala satpol PP Kabupaten/Kota

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit di Provinsi adalah

• Kabid Trantib satpol PP Provinsi kepada Kepala satpol PP Kabupaten/Kota

• Kabid Linmas satpol PP Provinsi kepada Kepala satpol PP Kabupaten/Kota

• Kabid Rumah Tangga satpol PP Kabupaten/Kota kepada Kepala satpol PP Kabupaten/Kota

• Semua Salah