Ekonomi XI-PAS

Seorang wajib pajak memiliki penghasilan kena pajak sebesar Rp. 60.000.000 per tahun. Berdasarkan undang-undang yang berlaku , besar pajak penghasilan yang terutang setahummya adalah ...

• Rp. 18.000.000,00

• Rp. 4.000.000,00

• Rp. 12.000.000,00

• Rp. 9.250.000,00

• Rp. 9.000.000,00

Pemerintah Indonesia dalam upaya menstabilkan ekonomi mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

(1) Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara pemerintah telah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 % menjadi 15 %.

(2) Bank Indonesia menaikkan tingkat bunga dari 7 % menjadi 12 %

(3) Kebijakan penghematan energi yang dikeluarkan pemerintah pusat ternyata diikuti oleh pemerintah daerah sehingga dapat dihemat BBM sebanyak ribuan ton perbulan.

(4) Dalam upaya menekan laju inflasi Bank Indonesia melaksanakan penjualan berharga secara besar-besaran.

Kebijakan di atas yang tergolong kebijakan fiskal adalah ...

• (1) dan (2)

• (1) dan (3)

• (2) dan (3)

• (2) dan (4)

• (3) dan (4)

Berikut ini bukan merupakan ciri -ciri pajak adalah ...

• Dipungut berdasarkan undang-undan

• Pemungutnya bisa dipaksakan

• Ada surat ketetapan pajaknya

• Dihitung sendiri oleh wajib pajak

• Mendapat balas jasa langsung

Yang bukan dikategorikan Dana Bagi Hasil adalah ….

• Bagian daerah dari sebagian pajak yang dipungut Pemerintah pusat

• Bagian daerah dari pajak penghasilan (PPh) wajib pajak perorangan / Pribadi

• Bagian daerah dari sumberdaya alam

• DAU dan DAK

• Penerimana negara dari BPHTB 80 % untuk bagian daerah.

Di bawah ini sebagian data Negara “X” pada tahun 2010

Penerimaan rutin Rp. 30.200 Miliar

Penerimaan pembangunan Rp. 10.500 Miliar

Pengeluaran ruti Rp. 40.600 Miliar

Pengeluaran pembangunan Rp. 20.400 Miliar

Dari data di atas APBN negara “X” posisinya adalah ....

• Surplus Rp. 40.600 Miliar

• Defisit Rp. 20.400 Miliar

• Surplus Rp. 20.300 Miliar

• Defisit Rp. 20.300 Miliar

• Defisit Rp. 20.400 Miliar

Berikut adalah sumber pendapatan daerah:

1. PAD

2. dana perimbangan

3. pendapatan hibah

4. dana darurat

5. pajak daerah

Yang termasuk penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah ….

• 1, 2

• 2, 3

• 3, 4

• 4, 5

• 3, 5

Diketahui data APBN satu tahun sebagai berikut :

Penerimaan rutin Rp. 30.583,6 Miliar dan Penerimaan pembangunan Rp. 12.289,5 Miliar.

Data pengeluaran rutin Rp. 26.648,1 Miliar Pengeluaran pembangunan Rp. 16.225,0 Miliar.

Berdasarkan data tersebut , maka posisi APBN ...

• Defisit Rp. 11.289,5 Miliar

• Surplus Rp. 15.358,6 Miliar

• Defisit Rp. 26.648,0 Miliar

• Surplus Rp. 4.935,5 Miliar

• Berimbang

Berikut hal-hal yang berhubungan dengan APBN:

1. minyak bumi dan gas alam

2. pajak ekspor

3. subsidi daerah otonom

4. pajak penghasilan

5. gaji pegawai

6. bunga dan cicilan utang

Yang merupakan sumber penerimaan negara adalah ….

• 1, 2, 5

• 1, 3, 4

• 1, 2, 4

• 2, 4, 6

• 2, 5, 6

Pada saat perekonomian negara dilanda inflasi. APBN dapat digunakan sebagai pengendali perekonomian dengan cara…

• Menambah anggaran pengeluaran rutin

• Mengurangi atau menunda beberapa pengeluaran

• Mengurangi tabungan negara

• Menciptakan tertib anggaran pengeluaran

• Penarikan pajak dikurangi jumlahnya.

Unsur-unsur pengeluaran anggaran belanja, yaitu:

1) Belanja Barang

2) Cicilan Utang

3) Pembelian kendaraan dinas

4) Bantuan proyek

5) Subsidi daerah otonom

Hal yang termasuk pengeluaran rutin, yaitu ….

• 1, 2, dan 3

• 1, 3, dan 4

• 2, 3, dan 4

• 1, 2, dan 5

• 3, 4, dan 5