UTS PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA

Kasus Posisi:

A (WN Amerika) dan B (WNI) berencana melangsungkan perkawinan di Indonesia, dimana keduanya beragama Katholik. Keduanya berencana untuk tinggal menetap di Indonesia setelah menikah dikarenakan A bekerja di salah satu perusahaan multi nasional di Jakarta. Sebelum melangsungkan pernikahan, B datang kepada anda sebagai konsultan hukum untuk meminta pendapat hukum terkait:

pertanyaan:

Berikut ini konsekuensi hukum yang timbul dari perkawinan campur tersebut, KECUALI...

• Tanpa perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta gono-gini, WNI tidak akan bisa memiliki hak atas tanah.

• anak yang dilahirkan akan menjadi anak luar kawin sehingga hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja namun tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya

• WNI atau WNA dapat memperoleh kewarganegaraan dari pasangannya atau kehilangan kewarganegaraannya sesuai UU 12/2006 (Pasal 58 UU Perkawinan jo. UU 12/2006)

• Apabila tidak atau belum memperoleh kewarganegaraan Indonesia, WNA dapat memperoleh Izin Tinggal Tetap atas dasar perkawinan campuran (Pasal 54 ayat (1) huruf b dan c UU 6/2011 jo. PP 31/2013)

Kasus Posisi:

A (WN Amerika) dan B (WNI) berencana melangsungkan perkawinan di Indonesia, dimana keduanya beragama Katholik. Keduanya berencana untuk tinggal menetap di Indonesia setelah menikah dikarenakan A bekerja di salah satu perusahaan multi nasional di Jakarta. Sebelum melangsungkan pernikahan, B datang kepada anda sebagai konsultan hukum untuk meminta pendapat hukum terkait:

pertanyaan:

B memiliki beberapa unit rumah dan tanah di Indonesia dengan Hak Milik. Apakah ada implikasi hukum dari perkawinan tersebut terhadap harta B?

• Tidak, karena aset tersebut milik B yang merupakan WNI bukan A sehingga perkawinan tersebut tidak akan menimbulkan akiat hukum apapun

• Ya, karena aset tersebut merupakan milik B, dimana jika B menikah dengan A maka dikhawatirkan aset tersebut akan menjadi tanah terlantar sebagaimana diatur dalam UU No.5/1960 karena B harus ikut A ke luar negeri

• tidak, karena sepanjang B mengusahakan aset tersebut dan tidak menelantarkannya maka B tetap memiliki aset tersebut dan syarat yang ditentukan dalam UU No.5/1960 tetap terpenuhi

• ya, karena ketika B menikah dengan A akan terjadi percampuran harta sehingga A yang merupakan WNA juga akan menjadi pemilik aset B yang ada di Inoesia dimana hal ini bertentangan dengan UU No.5/1960

Kasus Posisi:

A (WN Amerika) dan B (WNI) berencana melangsungkan perkawinan di Indonesia, dimana keduanya beragama Katholik. Keduanya berencana untuk tinggal menetap di Indonesia setelah menikah dikarenakan A bekerja di salah satu perusahaan multi nasional di Jakarta. Sebelum melangsungkan pernikahan, B datang kepada anda sebagai konsultan hukum untuk meminta pendapat hukum terkait:

pertanyaan:

Bagaimana cara agar B tetap dapat membeli asset (rumah & tanah) dengan Hak Milik dikemudian hari setelah dirinya menikah dengan A (WN Amerika) secara legal?

• membeli aset tersebut dengan menggunakan nama orang lain (nominee)

• membuat perjanjian proforma (perjanjian pura-pura) untuk menjual rumah tersebut kepada pihak lain

• membuat perjanjian perkawinan terkait dengan pisah harta antara A dan B

• menurunkan status kepemilikan rumah menjadi HGB setelah membeli rumah tersebut

salah satu pentingnya pendewasaan dalam hukum perdata adalah, kecuali (pilih 2 jawaban yang salah)

• menentukan kecakapan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum

• memutakhirkan data kependudukan pemerintah untuk mengetahui jumlah usia produktif

• berkaitan dengan syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasl 1320 KUHPerdata

• berkaitan dengan syarat objektif perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata

berikut ini termasuk ke dalam mereka yang sudah dewasa, kecuali

• wanita yang sudah menikah namun belum berumur 21 tahun

• janda namun belum berumur 21 tahun

• Lajang belum berumur 21 tahun

• seorang pria berumur 21 tahun yang sudah bercerai (duda)

Di bawah ini, orang yang dapat diklasifikasikan sudah dewasa adalah

• A yang telah berusia 17 tahun dan sudah memiliki KTP

• B yang berusia 19 tahun dan tinggal terpisah dari orang tua

• C yang berusia 20 tahun dan akan menikah

• D yang berusia 18 tahun , namun sudah bercerai dengan istrinya

pada tahun 1960, pemerintah Indonesia mengundangkan UU No.5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dimana dengan berlakunya UU ini menimbulkan implikasi hukum, kecuali... (pilih 2 jawaban yang salah)

• dicabutnya agrariscche wet, domenverklaaring, konenklijk besluit dan peraturan pertanahan lainnya di zaman kolonial

• dicabutnya buku ke-III KUHPerdata yang digantikan dengan UU No.5/1960

• Hak-Hak atas tanah berubah menjadi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan untuk menggantikan hak-hak lama atas tanah di zaman kolonial

• WNI yang terikat perkawinan dengan orang asing sepanjang tidak ada perjanjian pidah harta tidak dapat memperoleh hak milik atas tanah

• hukum pertanahan di Indonesia menjadi semakin plural sesuai dengan penggolongan hukum di Indonesia

Pasal 6 UU No.5/1960 mengatur tentang fungsi sosial atas tanah, maksudnya adalah....

• bahwa untuk kepentingan sosial, maka seseorang berhak menguasai tanah dan tidak boleh diambil alih dengan alasan apapun dengan/tanpa ganti rugi

• pemerintah dapat mengambil alih tanah yang dimiliki seseorang jika tanah tersebut strategis dan memiliki nilai jual yang tinggi

• pemerintah dapat mengambil alih tanah yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang agar dapat digunakan untuk pembangunan demi kepentingan umum

• pemerintah dapat mengambil alih tanah yang tidak digunakan oleh masyarakat dan menjadikannya sebagai tanah yang dikuasai negara

A (WN Singapura) berencana untuk memulai bisnis perkebunan kelapa sawit di Tembilahan, Riau. Melalui mitra bisnis di Indonesia dia telah menemukan lahan seluas + 8000 Ha yang dapat digunakan sebagai areal perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya beliau meminta pendapat anda terkait hal-hal yang harus dilakukannya agar dapat memulai bisnis perkebunan kelapa sawit tersebut

pertantanyaan:

Apakah A secara pribadi (perorangan) dapat mengusahai areal perkebunan kelapa sawit tersebut?

• Ya, dimana A sebagai WNA dapat mengajukan permohonan ke Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Pertanahan Nasional RI sesuai dengan ketentuan Perpu No.56/21960

• tidak, karena A sebagai WNA dilarang untuk berusaha di Indonesia karena dapat menjadi pesaing pelakun usaha dalam negerri dan bertentangan dengan UU No.7/2014 tentang Perdagangan

• tidak, karena berdasarkan Perpu No.56/1960 luas areal lahan tersebut hanya bisa diusahai oleh Badan Hukum

• tidak, karena UU No.5/1960 menentukan hanya WNI yang boleh memiliki hak atas tanah di Indonesia

Pasal 9 UU No.5/11960 menentukan bahwa hanya WNI yng dpat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2, pasal tersebut mencerminkan azas.... dalam hukum agraria di Indonesia pasca berlakunya UU No.5.1960.

• azas nasionalitas

• azas kebangsaan

• azas perlindungan warga negara

• azas keadilan