PPKn KD 3.15, 3.16

Hukum menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut yang merupakan prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia yaitu ....

• tingkat kepatuhan masyarakat tergantung dari sanksi yang diberikan

• pemerintah berperan aktif dalam menyelesaikan perkara di pengadilan

• badan legislatif sebagai pembuat undang-undang harus netral tidak memihak

• lembaga pemasyarakatan memperlakukan tahanan sesuai masa hukuman

• adanya badan peradilan yang bebas dan tidak memihak

Hukum dijunjung tinggi oleh siapapun. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, artinya ...

• Setiap orang bisa dituntut dimuka pengadilan

• Hukum hanya berlaku bagi warga negara tertentu

• Hukum tidak memandang pangkat dan jabatan

• Sanksi hukum berlaku kepada siapapun juga

• Hukum tidak berlaku bagi anggota legislatif

Hukum dapat membudaya dan bahkan mendarah daging. Kesadaran hukum dalam masyarakat akan terjadi apabila ....

• Adanya denda yang berat bagi pelanggaran hukum

• Adanya hak kesederajatan di depan hukum

• Dibuat aturan hukum sebanyak-banyaknya di masyarakat

• Dilakukan sosialisasi dalam penegakan hukum

• Dilakukan penegakan hukum secara tebang pilih

Setiap orang hendaknya menjadi pribadi yang patuh kepada hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk…

• Mempelajari semua jenis peraturan yang berlaku

• Musyawarah untuk membahas peraturan yang berlaku

• Bersiap mengikuti apa yang dikatakan oleh pemerintah

• Tidak memaksakan orang lain untuk taat kepada peraturan

• Melaksanakan segala macam peraturan meskipun itu berat

Sikap patuh dan taat pada hukum dapat ditegakkan dimanapun berada. Salah satu contoh penegakan hukum yang ada di lingkungan sekolah adalah ….

• Belajar giat untuk mendapatkan prestasi yang baik

• Tidak memilih-milih teman dalam pergaulan

• Mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwalnya

• Dengan khidmat mengikuti upacara hari besar nasional

• Berbicara dengan sopan kepada guru dan teman

Peraturan perundang-undangan yang membahas masalah ketenagakerjaan adalah ...

• Undang-undang No. 3 Tahun 2003

• Undang-undang No.13 Tahun 2003

• Undang-undang No. 39 Tahun 2004

• Undang-undang No.20 Tahun 2003

• Undang-undang No.23 Tahun 2014

Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya adalah persyaratan yang berkaitan dengan ...

• Tenaga Kerja

• Pekerja

• Pengusaha

• Tenaga kerja asing

• Hubungan kerja

Forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dana serikat pekerja / serikat butuh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh adalah ...

• serikat pekerja

• hubungan industrial

• perjanijan ketenagakerjaan

• lembaga kerja sama bipartit

• lembaga kerja sama tripartite

perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak merupakan pengertian perjanjian kerja menurut ...

• Undang-undang No.13 Tahun 2003

• Undang-undang No.39 Tahun 2004

• Pasal 1601a KUHPerdata

• Pasal 1320 KUHPerdata

• Pasal 27 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja dengan memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. pernyataan tentang perjanjian kerja tersebut terdapat dalam ...

• Pasal 1 ayat 13 UU No. 13 th 2003

• Pasal 1 ayat 14 UU No. 13 th 2003

• Pasal 1 ayat 15 UU No. 13 th 2003

• Pasal 1 ayat 16 UU No. 13 th 2003

• Pasal 1 ayat 17 UU No. 13 th 2003