PPKN PENEGAK DAN PERADILAN HUKUM

Yang bukan merupakan unsur- unsur hukum adalah sebagai berikut. . . .

• Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

• jaminan kepastian hukum

• berkaitan dengan hak-hak warga negara

• adanya perlindungan hanya untuk pemerintah

• perlindungan untuk warga dan pemerintah

hal yang terwujud jika hukum dilaksanakan . . . .

• tegaknya supremasi hukum

• degradasi moral dan sikap dikalangan masyarakat

• hilangnya rasa kesadaran dan kepatuhan

• menciptakan keadilan hanya untuk pembuat aturan

• masyarakat akan merasa terganggu

faktor keberhasilan penegakan hukum dan perlindungan hukum menurut soerjono soekanto, yaitu . . .

• hukumnya

• penegak hukum

• masyarakatnya

• sarana dan fasilitas

• pemerintahnya

perlindungan hukum yang populer adalah perlindungan konsumen, aturan yang mengatur perlindungan konsumen adalah . . . .

• UU RI Nomor 8 Tahun 1999

• UU RI Nomor 39 Tahun 1999

• UU RI Nomor 28 Tahun 2014

• UU RI Nomor 15 Tahun 2001

• UU RI Nomor 13 Tahun 2016

yang termasuk kedalam lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian adalah....

• Menteri

• KPK

• Badan Intelejen Negara

• penasehat hukum

• Notaris

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. merupakan kewenangan dari lembaga penegak hukum . . . .

• Jaksa

• KPK

• Advocat

• Hakim

• Polisi

Tugas dan wewenang Kejaksaan dibagi menjadi tiga bidang, yaitu. . .

• Bidang Pidana, Perdata dan TUN, Acara Perdata

• Bidang Pidana, Acara Pidana dan Perdata

• Bidang Perdata dan TUN, Acara Pidana, Acara Perdata

• Bidang Acara Perdata, TUN, Acara Pidana

• TUN, Perdata, Perdana

Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili adalah . . . .

• Jaksa

• polisi

• Advokat

• Hakim

• Notaris

peradilan yang bukan dibawah mahkamah agung adalah . . . .

• peradilan umum

• peradilan agama

• peradilan militer

• Peradilan tata usaha negara

• pengadilan pidana

asas yang diguanakan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu . . .

• asas kepastian hukum dan akuntabilitas

• asas keterbukaan dan privasi

• Kepentingan khusus dan akuntabilitas

• akuntabilitas dan kepastian

• Keterbukaan dan kepentingan perorangan