Salah satu sekolah menerapkan program toleransi beragama dengan memberikan ruang bagi peserta didik dari berbagai keyakinan untuk menjalankan ibadahnya serta menyediakan. forum diskusi lintas agama guna membangun rasa saling pengertian. Program tersebut mencerminkan makna sila....

• Ketuhanan Yang Maha Esa
• Kemanusiaan yang adil dan beradab
• Persatuan Indonesia
• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sidang BPUPK pertama menjadi titik penting dalam proses perumusan dasar Negara Indonesia. Pada sidang tersebut, berbagai usulan dari tokoh bangsa yang muncul mencerminkan pandangan mereka tentang dasar filosofis negara merdeka. Pernyataan yang benar mengenai dinamika. perumusan Pancasila dalam sidang BPUPK pertama adalah…

• Sidang BPUPK pertama gagal menyepakati dasar negara sehingga dibubarkan oleh Jepang.
• Seluruh usulan anggota BPUPK diterima dan dianggap sebagai kesepakatan rancangan dasar Negara.
• Rumusan dasar negara yang diajukan hanyal berasal dari kalangan nasionalis sekuler tanpa melibatkan tokoh agama.
• Sukarno mengusulkan prinsip-prinsip dalam Piagam Jakarta yang diterima sebagai dasar negara tanpa perubahan.
• Perbedaan usulan dasar negara mencerminkan kemajemukan pandangan dan menjadi bagian dari proses demokrasi.

Pada 1 Juni 1945, Sukarno menyampaikan pidato tentang dasar Negara Indonesia di depan sidang BPUPK. Pidato tersebut dianggap sebagai momen penting dalam sejarah perumusan Pancasila karena…

• berisi penolakan terhadap ide dari tokoh lain
• menjadi pidato kemerdekaan pertama Indonesia
• Sukarno ditunjuk langsung sebagai presiden oleh BPUPK
• seluruh isi pidato tersebut tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945
• untuk pertama kalinya istilah "Pancasila diperkenalkan sebagai dasar negara

Pilih dan berilah tanda centang (✔) pada setiap jawaban yang benar (jawaban benar lebih dari satu) Pernyataan berikut yang mencerminkan makna Pancasila sebagai dasar negara adalah....

• Pancasila digunakan sebagai pedoman moral pribadi, bukan untuk bangsa dan negara.
• Segala peraturan dan hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
• Pancasila hanya berfungsi untuk nilai-nilai ritual keagamaan, bukan sistem kenegaraan.
• Pancasila menjadi landasan utama dalam menyusun dan menjalankan pemerintahan.
• Pancasila menjadi acuan hukum tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan.

Di era digital, masyarakat mudah terpapar paham radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tindakan yang harus dilakukan pemerintah agar ideologi Pancasila tetap menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah…

• Meningkatkan literasi ideologi Pancasila melalui pendidikan dan keteladanan di masyarakat.
• Melarang semua organisasi masyarakat yang berbeda pandangan dengan pemerintah.
• Mengatur semua isi media sosial agar hanya memuat konten dari pemerintah.
• Menggantikan nilai-nilai Pancasila dengan sistem lain yang lebih ketat.
• Menyebarkan propaganda Pancasila secara besar-besaran dan tertutup.

Pilih dan berilah tanda centang (✔) pada setiap jawaban yang benar (jawaban benar lebih dari satu). Berikut yang menunjukkan pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari sesuai nilai-nilai Pancasila adalah...

• Sekolah memberi ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakat dalam kegiatan ekstrakurikuler.
• Pemerintah menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh warga Negara Indonesia.
• Petugas keamanan menangkap seseorang tanpa surat perintah dan bukti hukum yang kuat.
• Warga mengikuti pemilu untuk memilih wakil rakyat secara bebas tanpa paksaan.
• Masyarakat menolak pendirian tempat Ibadah dengan alasan perbedaan agama.

Dalam kehidupan sehari-hari, warga RT 05 mengadakan kerja bakti membersihkan selokan dan lingkungan sekitar rumah setiap akhir pekan. Tindakan tersebut mencerminkan nilai dari sila

• pertama karena warga berdoa bersama sebelum bekerja
• kedua karena warga saling menghormati dan membantu sesama
• ketiga karena warga menjaga persatuan melalui gotong royong
• keempat karena warga memilih ketua RT melalui musyawarah
• kelima karena kegiatan dilakukan secara bergilir dan adil

Pilih dan berilah tanda centang (✔) pada setiap jawaban yang benar (jawaban benar lebih dari satu). Perilaku taat hukum menunjukkan kesadaran warga negara dalam menjalankan kewajiban hukum tanpa paksaan demi terciptanya ketertiban, keadilan, dan kehidupan bersama yang harmonis. Berikut tindakan yang mencerminkan perilaku taat hukum adalah….

• Mengabaikan larangan merokok di area publik karena merasa tidak mengganggu orang lain.
• Melaporkan ke pihak berwenang saat melihat tindakan kekerasan di lingkungan sekitar.
• Menghindari kewajiban membayar pajak. karena tidak mau membayar denda.
• Mengurus surat izin usaha perdagangan sebelum memulai kegiatan jual beli.
• Mengikuti aturan lalu lintas meskipun tidak ada petugas yang berjaga.

Setelah amendemen UUD NRI Tahun 1945, terdapat bab yang secara khusus mengatur hak asasi manusia. Salah satu pasalnya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman. Berikut pernyataan yang mencerminkan penerapan pasal tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah…

• Perlindungan hanya diberikan dalam keadaan darurat nasional.
• Warga negara dilarang mengkritik pemerintah agar tidak dianggap ancaman.
• Warga negara boleh melindungi dirinya sendiri tanpa melibatkan aparat negara.
• Negara memberikan perlindungan hukum hanya kepada warga negara yang mematuhi aturan.
• Pemerintah wajib mencegah dan menangani setiap bentuk ancaman terhadap keselamatan warga.

Setelah amendemen UUD NRI Tahun 1945, struktur lembaga negara mengalami perubahan signifikan dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru yang memiliki kewenangan penting dalam sistem hukum dan ketatanegaraan. Dalam konteks tersebut, kewenangan Mahkamah Konstitusi Adalah…

• menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum
• mengangkat dan memberhentikan menteri kabinet
• melaksanakan pemeriksaan terhadap keuangan negara
• menangani sengketa pidana dan perdata antara warga negara
• menyusun dan menetapkan undang-undang bersama presiden