soal TKA 4

Dalam kehidupan sekolah, para siswa membentuk kelompok belajar tanpa membedakan agama, suku, atau latar belakang sosial. Mereka saling membantu dalam mengerjakan tugas dan menghargai pendapat satu sama lain. Dari pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan pengamalan makna sila ke-2 Pancasila?

• Menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

• Mengutamakan kepentingan kelompok daripada pribadi

•  Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban sesama manusia

•  Mengembangkan persatuan bangsa di atas perbedaan suku

• Menghormati perbedaan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan

Pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan dasar negara yang kemudian dikenal dengan istilah “Pancasila”. Namun, dalam proses berikutnya, terjadi pembahasan kembali dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Dari pernyataan berikut, manakah yang tepat mengenai perumusan awal Pancasila?

• Soekarno pertama kali menyebut istilah “Pancasila” dalam pidatonya 1 Juni 1945

• piagam Jakarta memuat rumusan pertama Pancasila secara lengkap

• Rumusan Pancasila disahkan dalam sidang BPUPKI pertama

• Rumusan final Pancasila disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI

• Mohammad Yamin adalah satu-satunya pengusul Pancasila

Setelah disepakatinya Piagam Jakarta, terdapat perubahan penting pada sila pertama Pancasila yang semula berbunyi “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” makna perubahan tersebut bagi bangsa Indonesia adalah

• Mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman agama

• Menunjukkan dominasi kelompok mayoritas terhadap minoritas

• Menghindari perpecahan antara golongan Islam dan non-Islam

• menghormati pendapat para pendiri bangsa

• Menyatakan bahwa Pancasila bersifat universal

Dalam sidang BPUPKI, muncul tiga tokoh besar (Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno) dengan gagasan berbeda tentang dasar negara. Soepomo mengusulkan dasar negara yang bercorak integralistik, sementara Soekarno menekankan prinsip kebangsaan dan kemanusiaan. Dari konteks historis ini, nilai apa yang paling tampak dalam perumusan awal Pancasila?

• Adanya semangat musyawarah dan kompromi antar ideologi untuk kepentingan bangsa.

• Dominasi pandangan nasionalis tanpa memperhatikan unsur agama.

• Upaya menyatukan nilai-nilai kebudayaan timur dengan prinsip universal kemanusiaan.

• Penolakan total terhadap gagasan negara integralistik.

• Penerapan sistem demokrasi liberal ala barat.

Dalam situasi pemilihan kepala daerah, masyarakat sering terpolarisasi oleh politik identitas dan berita palsu. Namun, sebagian kelompok masyarakat berinisiatif membuat forum diskusi netral untuk membahas visi-misi calon secara objektif. Bagaimana tindakan kelompok masyarakat tersebut mencerminkan penerapan sila ke-4 Pancasila secara kontekstual?

• Menegakkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan menghargai perbedaan pandangan.

• Menghindari keputusan sepihak yang dapat menimbulkan perpecahan sosial.

• Menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan bangsa.

• Mengabaikan tanggung jawab moral terhadap kebenaran informasi.

• Mengedepankan nilai demokrasi yang berkeadaban.

Dalam konteks globalisasi ekonomi, kesenjangan antara masyarakat kota dan desa semakin besar. Pemerintah meluncurkan program “Desa Digital” untuk memperluas akses internet dan pendidikan teknologi di daerah terpencil. Dari perspektif sila ke-5 Pancasila, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip...

• Keadilan sosial yang diwujudkan melalui pemerataan kesempatan dan akses.

• Kemanusiaan universal tanpa batas kebangsaan.

• enguasaan negara terhadap seluruh sumber daya ekonomi rakyat

• Pemberdayaan warga negara agar memiliki kesetaraan dalam kemajuan teknologi.

• Penghapusan perbedaan ekonomi melalui kontrol penuh pemerintah.

Pemerintah membuat kebijakan untuk menampung tenaga kerja asing di beberapa sektor strategis demi investasi. Sebagian masyarakat menilai kebijakan itu mengancam tenaga kerja lokal.Kebijakan tersebut seharusnya dikaji dengan menyeimbangkan nilai-nilai Pancasila, terutama... sila

• Kemanusiaan yang adil dan beradab

• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

• persatuan Indonesia

• ketuhanan yang Maha esa

• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

Dalam proses perumusan dasar negara, Soepomo menolak konsep demokrasi liberal dan menekankan ide “negara integralistik” yang menyatukan rakyat dan pemimpinnya. Pandangan Soepomo tersebut mencerminkan nilai yang selaras dengan sila...

• Persatuan Indonesia

• kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat

• Ketuhana Yang maha Esa

• Kemanusiaan yang adil dan beradab

• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sebuah organisasi masyarakat gencar menyebarkan ideologi transnasional yang menekankan pada pembentukan negara berdasarkan satu prinsip keagamaan tertentu, menolak sistem demokrasi yang ada, dan menganggap Pancasila sebagai thaghut (sesuatu yang disembah selain Tuhan). Analisis kritis terhadap narasi tersebut menunjukkan adanya potensi konflik utama dengan dimensi Pancasila sebagai ideologi, yaitu dimensi...

• Dimensi Fleksibilitas, karena menolak penyesuaian nilai Pancasila dengan perkembangan zama

• Dimensi Realitas, karena nilai-nilai yang dibawa bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang hidup di masyarakat Indonesia.

• Dimensi Idealitas, karena bertentangan dengan cita-cita masa depan bangsa Indonesia.

• Dimensi Normatif, karena ideologi tersebut tidak dituangkan dalam norma hukum negara (UUD 1945).

• Dimensi Keterbukaan, karena ideologi tersebut bersifat eksklusif dan tertutup terhadap

Seorang pengusaha besar membangun pusat perbelanjaan mewah di tengah area padat penduduk. Pembangunan tersebut menyebabkan banjir rutin di pemukiman warga sekitar karena buruknya sistem drainase. Warga menuntut kompensasi dan perbaikan, namun diabaikan.

Kasus ini mencerminkan pelanggaran paling mendasar terhadap nilai praksis Pancasila, khususnya pada Sila Kelima, yaitu prinsip...

• Prinsip Pemerataan Pembangunan, karena pembangunan hanya berfokus pada perkotaan.

• Prinsip Pengakuan Kedaulatan Rakyat, karena warga tidak dilibatkan dalam perencanaan.

• Prinsip Keseimbangan Hak dan Kewajiban, karena hak pengusaha diabaikan oleh tuntutan warga

• Prinsip Anti-Eksploitasi dan Pemanfaatan Fasilitas Umum, karena pengusaha tidak memikirkan dampak sosial bagi warga lain.

• Prinsip Anti-Hedonisme, karena pembangunan pusat perbelanjaan mewah dianggap berlebihan.