SKB(khusus) - 2. Proses Bisnis Pemerintah Daerah

Dalam penyusunan APBD, kepala daerah wajib menyampaikan KUA-PPAS kepada DPRD untuk dibahas. Tahapan ini mencerminkan prinsip…

• A. Transparansi dan partisipasi publik
  

• B. Akuntabilitas fiskal
  

• C. Efisiensi pengelolaan anggaran
  

• D. Kepatuhan terhadap regulasi pusat
  

• E. Independensi pemerintah daerah

Answer explanation

Karena KUA-PPAS dibahas bersama DPRD → bentuk transparansi dan partisipasi.

Seorang auditor BPK menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten X menyerap anggaran hanya 65% tetapi semua kegiatan utama berhasil tercapai. Temuan ini lebih tepat dikategorikan sebagai masalah…

• A. Efektivitas
  

• B. Efisiensi
  

• C. Kepatuhan
  

• D. Transparansi
  

• E. Akuntabilitas

Answer explanation

Karena output tercapai, tetapi dana terpakai jauh lebih sedikit → masalah efisiensi.

Dalam evaluasi SAKIP, ditemukan bahwa indikator kinerja utama (IKU) pada Pemda Y tidak selaras dengan tujuan RPJMD. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah pada aspek…

• A. Perencanaan strategis
  

• B. Akuntabilitas pelaporan
  

• C. Kepatuhan anggaran
  

• D. Efisiensi penggunaan sumber daya
  

• E. Transparansi informasi publik

Answer explanation

Karena IKU tidak sesuai RPJMD → masalah perencanaan strategis.

APBD Kota Z mengalami defisit yang cukup besar. Pemerintah kota menutupi defisit dengan pinjaman daerah, namun bunga pinjaman tersebut melebihi kemampuan fiskal jangka menengah. Dari perspektif BPK, hal ini akan dinilai sebagai…

• A. Kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan pinjaman
  

• B. Risiko keberlanjutan fiskal
  

• C. Efektivitas penggunaan sumber daya
  

• D. Transparansi dalam pelaporan keuangan
  

• E. Kelemahan dalam penyusunan Renstra

Answer explanation

Karena masalah utama adalah risiko keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability).

Dalam pengawasan BPK, ditemukan bahwa Pemprov A tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan APBD melalui mekanisme musrenbang. Hal ini menunjukkan lemahnya aspek…

• A. Efisiensi
  

• B. Akuntabilitas
  

• C. Transparansi
  

• D. Partisipasi publik
  

• E. Kepatuhan

Answer explanation

Karena musrenbang = forum partisipasi masyarakat → jika tidak dilakukan = partisipasi publik lemah.

Dalam pembahasan KUA-PPAS, DPRD Kabupaten X menolak plafon anggaran belanja modal yang diajukan eksekutif karena dinilai tidak sesuai prioritas pembangunan daerah yang telah disepakati dalam RKPD. Dari perspektif tata kelola keuangan daerah, kondisi ini menunjukkan pentingnya…

• A. Peran DPRD dalam fungsi legislasi
  

• B. Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran
  

• C. Penerapan prinsip transparansi dalam APBD
  

• D. Optimalisasi peran Inspektorat Daerah
  

• E. Evaluasi kinerja oleh BPK

Answer explanation

Masalahnya adalah RKPD ≠ PPAS → berarti ada ketidaksinkronan antara perencanaan & penganggaran.

Kepala Daerah menyampaikan KUA-PPAS kepada DPRD dengan keterlambatan 2 bulan dari jadwal seharusnya. Akibatnya, pembahasan RAPBD juga mundur dan APBD tidak bisa ditetapkan tepat waktu. Apa risiko terbesar yang mungkin timbul dari kasus ini?

• A. Kepala Daerah dapat diberhentikan oleh Presiden
  

• B. Daerah harus menggunakan APBD tahun sebelumnya dengan pagu yang sama
  

• C. BPK memberikan opini tidak wajar atas LKPD
  

• D. Pemerintah pusat membekukan transfer DAU
  

• E. DPRD tidak berhak membahas RAPBD tahun berjalan

Answer explanation

Jika APBD tidak ditetapkan tepat waktu → menggunakan APBD tahun sebelumnya (Pasal 312 UU 23/2014).

Dalam proses penyusunan APBD, DPRD Kota Y menyetujui tambahan belanja perjalanan dinas yang tidak tercantum dalam PPAS. Dari perspektif auditor BPK, temuan ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip…

• A. Transparansi dan akuntabilitas
  

• B. Pengendalian internal pemerintah daerah
  

• C. Kepatuhan terhadap siklus penganggaran
  

• D. Efisiensi penggunaan anggaran
  

• E. Partisipasi masyarakat

Answer explanation

Karena belanja baru muncul di luar PPAS → melanggar siklus & aturan penganggaran.

Dalam rapat paripurna DPRD, diketahui bahwa plafon anggaran sementara (PPAS) untuk kesehatan hanya 5% dari APBD, jauh di bawah amanat regulasi minimal 10%. Jika kondisi ini tetap disahkan, implikasi hukumnya adalah…

• A. APBD bisa dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur
  

• B. BPK otomatis memberikan opini tidak wajar atas LKPD
  

• C. DPRD dapat digugat ke PTUN oleh masyarakat
  

• D. Kepala daerah wajib mundur dari jabatannya
  

• E. Transfer DAU akan dihentikan oleh pemerintah pusat

Answer explanation

Karena Mendagri/Gubernur (selaku wakil pusat) berwenang melakukan evaluasi & pembatalan APBD yang bertentangan dengan peraturan (UU 23/2014 + PP 12/2019).

Seorang auditor BPK menemukan bahwa dalam pembahasan KUA-PPAS, pemerintah daerah lebih memprioritaskan program seremonial ketimbang program strategis yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Jika auditor ingin menilai aspek kinerja, fokus pemeriksaannya harus pada…

• A. Efisiensi belanja modal
  

• B. Efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah
  

• C. Kepatuhan belanja terhadap aturan perbendaharaan
  

• D. Transparansi dalam laporan keuangan
  

• E. Akuntabilitas pertanggungjawaban ke DPRD

Answer explanation

Karena masalah utamanya adalah apakah program seremonial itu efektif mendukung tujuan pembangunan (RPJMD).