TO 1 SEJARAH INDONESIA

Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan yang ditandai dengan ...

• Kekuasaan presiden tidak terbatas
  

• Parlemen memiliki peran penting dalam pemerintahan
  

• Presiden dipilih langsung oleh rakyat
  

• Kekuasaan tertinggi dipegang oleh militer

Soekarno dan Hatta dikenal sebagai pemimpin dengan dua tipe kepemimpinan yang berbeda, yaitu ...

• Otoriter dan demokratis
  

• Visioner dan praktis
  

• Karismatik (Soekarno) dan rasional-pragmatis (Hatta)
  

• Militeristik dan sipil

Salah satu ciri demokrasi parlementer adalah sering terjadi pergantian kabinet. Hal ini disebabkan karena ...

• Presiden terlalu kuat sehingga mengubah kabinet sesuka hati
  

• Banyaknya partai politik sehingga koalisi rapuh dan mudah pecah
  

• Perdana menteri tidak berpengalaman dalam memimpin
  

• Tidak ada lembaga legislatif yang mengawasi pemerintah

Dalam sistem demokrasi parlementer, keberadaan oposisi memiliki peran strategis. Bagaimana peran oposisi dapat memengaruhi kualitas pemerintahan dan pengambilan keputusan publik

• Oposisi hanya bersikap kritis tanpa memberikan alternatif solusi.
  

• Oposisi ikut serta dalam pemerintahan untuk memuluskan semua kebijakan pemerintah.
  

• Oposisi mengawasi jalannya pemerintahan, memberikan kritik konstruktif, dan menawarkan alternatif kebijakan untuk meningkatkan kualitas keputusan publik.
  

• Oposisi memiliki hak veto absolut terhadap semua keputusan pemerintah.

Pada masa demokrasi parlementer di Indonesia, persaingan antarpartai sangat ketat dan memengaruhi stabilitas pemerintahan. Partai-partai besar yang ikut menentukan arah politik negara saat itu adalah …

• PNI, Masyumi, NU, PKI
  

• PNI, Golkar, PKB, PKS
  

• Nasdem, Demokrat, Gerindra, PAN
  

• PNI, TNI, Polri, MPR

Dampak dari banyaknya partai politik pada masa demokrasi parlementer adalah ...

• Pemerintahan stabil dan berjalan lancar
  

• Koalisi mudah terbentuk dan bertahan lama
  

• Kabinet sering jatuh karena mosi tidak percaya
  

• Presiden memiliki kekuasaan absolut

Perbedaan utama antara presiden dan perdana menteri pada masa demokrasi parlementer adalah ...

• Presiden sebagai kepala pemerintahan, perdana menteri sebagai kepala negara
  

• Presiden hanya simbol negara, sedangkan perdana menteri menjalankan roda pemerintahan
  

• Presiden memimpin kabinet, sedangkan perdana menteri hanya mengawasi
  

• Presiden memegang kekuasaan penuh tanpa pengawasan parlemen

Salah satu pelajaran dari masa Demokrasi Parlementer adalah …

• Sistem multi partai tanpa batas justru memicu instabilitas politik
  
  

• Presiden harus dipilih secara aklamasi
  

• DPR tidak boleh mengawasi kabinet
  

• Kabinet sebaiknya tidak dipimpin perdana menteri

Masa Demokrasi Liberal di Indonesia berakhir karena sistem parlementer yang dijalankan tidak stabil, ditandai dengan sering bergantinya kabinet dan gagalnya Konstituante menyusun UUD baru. Untuk mengatasi krisis politik tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah keputusan penting yang menandai berakhirnya Demokrasi Liberal. Peristiwa yang dimaksud adalah …

• Dekrit Presiden 5 Juli 1959
  

• G30S/PKI
  

• Proklamasi Kemerdekaan
  

• Reformasi 1998

Demokrasi Liberal (1950–1959) memiliki ciri khas yang membedakannya dengan masa demokrasi lain di Indonesia. Salah satu ciri paling menonjol adalah …

• Partai tunggal
  

• Kabinet sering bergantian
  

• Tidak ada pemilu
  

• Pemerintahan otoriter