LATIHAN SOAL KELAS XI

Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi. Hal ini mencerminkan dinamika politik dan ketatanegaraan bangsa. Periodisasi konstitusi di Indonesia dapat dibagi menjadi:

1.     UUD 1945

2.     Konstitusi RIS

3.     UUD Sementara 1950

4.     Kembali ke UUD 1945

Konstitusi pertama Indonesia yang di berlakukan setelah kemerdekaan berupa….

• Indonesia belum merdeka sepenuhnya

• Bentuk Negara RIS adalah federal yang terdiri dari negara-negara bagian

• PPKI tidak menyetujui UUD 1945

• Presiden Soekarno menolak UUDS 1950

• Keputusan Konferensi Asia Afrika

Di sebuah sekolah, OSIS memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang menjadi pedoman organisasi, mirip seperti UUD 1945 bagi negara. Dalam AD/ART tertulis bahwa masa jabatan pengurus OSIS adalah 1 tahun. Namun, beberapa pengurus OSIS merasa bahwa program kerja mereka tidak cukup terselesaikan dalam 1 tahun. Mereka kemudian mengusulkan agar masa jabatan pengurus OSIS diubah menjadi 2 tahun. Sesuai aturan, perubahan AD/ART OSIS hanya bisa dilakukan dalam forum Musyawarah Besar (Mubes). Agar usulan itu bisa dibahas, minimal 1/3 dari anggota OSIS harus mengusulkan perubahan. Saat Mubes berlangsung, syarat kuorum adalah 2/3 anggota OSIS hadir. Untuk sah, perubahan harus disetujui oleh 50% + 1 dari seluruh anggota OSIS. Namun, ada satu aturan yang tidak boleh diubah, yaitu: “Sekolah tetap menggunakan sistem OSIS sebagai organisasi siswa resmi.” Situasi ini mencerminkan mekanisme perubahan UUD NRI Tahun 1945: ada pihak yang berhak mengusulkan, syarat kehadiran, syarat jumlah suara, dan aturan yang tidak boleh diganti (bentuk NKRI).

Jika Musyawarah Besar OSIS hanya dihadiri oleh separuh anggota OSIS, maka usulan perubahan AD/ART tidak bisa dibahas. Kondisi ini sama dengan aturan dalam UUD 1945, yaitu…

• Usulan harus di setujui presiden

• Sidang perubahan harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR

• Putusan harus disetujui oleh 50% + 1 anggota MPR

• Perubahan UUD harus disahkan Mahkamah Konstitusi

• Perubahan UUD harus disahkan Mahkamah Agung

Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dalam konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan bernegara bersifat dinamis dan harus menyesuaikan dengan kondisi sosial, politik, dan kebutuhan bangsa.

1.     UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)
UUD ini berlaku setelah kemerdekaan. Namun, karena tekanan internasional, Indonesia harus menerima bentuk negara federal.

2.     Konstitusi RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)
Konstitusi ini berlaku saat Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Sistem ini dianggap tidak sesuai dengan semangat persatuan bangsa.

3.     UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)
Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, tetapi menggunakan UUD Sementara. Karena sistem parlementer sering menimbulkan ketidakstabilan politik, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945.

4.     UUD 1945 (5 Juli 1959 – sekarang)
UUD 1945 berlaku kembali. Namun, sejak reformasi, UUD ini mengalami empat kali amandemen (1999–2002) untuk memperkuat demokrasi, HAM, dan check and balance antar lembaga negara.

Dari periodisasi ini kita bisa melihat bahwa perubahan konstitusi selalu dipengaruhi oleh kondisi politik, persatuan bangsa, dan kebutuhan zaman.

UUDS 1950 pada dasarnya adalah konstitusi yang bersifat sementara. Apa alasan utama digunakannya UUDS?

• Karena UUD 1945 sudah ditolak oleh rakyat

• Karena Indonesia membutuhkan konstitusi baru yang demokratis sambil menunggu UUD tetap

• Karena presiden menginginkan sistem parlementer

• Karena Mahkamah Konstitusi belum terbentuk

• UUD 1945 lebih singkat dan mudah dipahami

Di SMP Nusantara, OSIS selama ini menjadi organisasi siswa tunggal yang mewakili seluruh kelas. Namun, muncul usulan dari beberapa siswa agar OSIS diubah menjadi organisasi per kelas. Artinya, setiap kelas memiliki organisasi sendiri, bukan lagi satu OSIS untuk seluruh sekolah. Sebagian siswa mendukung usulan ini dengan alasan lebih mandiri, tetapi sebagian menolak karena khawatir memecah persatuan siswa. Kepala sekolah lalu mengingatkan bahwa sesuai aturan, AD/ART OSIS memang bisa diubah, tetapi status OSIS sebagai organisasi tunggal siswa tidak boleh diganti. Situasi ini mirip dengan ketentuan dalam UUD 1945 bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah. Jika Indonesia diubah menjadi negara federal, maka persatuan bangsa bisa terganggu.

Perubahan OSIS menjadi organisasi per kelas dapat dianalogikan dengan perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi federal. Apa dampak yang mungkin muncul jika Indonesia berubah menjadi negara federal?

• Pemerintahan daerah lebih mandiri

• Persatuan nasional berisiko lemah

• Koordinasi kebijakan pusat dan daerah lebih sulit

• Identitas nasional bisa lebih kuat

• Presiden dipilih langsung oleh parlemen

Kasus: Dalam rapat OSIS, siswa tidak dapat menyepakati sistem pemilihan ketua. Sebagian ingin musyawarah mufakat, sebagian lain ingin voting. Kebuntuan terjadi sehingga rapat tidak menghasilkan keputusan.
→ Bandingkan kasus ini dengan kebuntuan Konstituante tahun 1950-an. Menurut Anda, bagaimana seharusnya OSIS mengambil keputusan agar tidak mengalami “kebuntuan konstitusi”?