Perubahan UUD NRI Tahun 1945

Siapakah yang memiliki kewenangan untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945?

• Presiden

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

• Mahkamah Konstitusi (MK)

• Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Apa tujuan utama amandemen UUD NRI Tahun 1945?

• Untuk memperkuat kekuasaan eksekutif.

• Untuk membuat undang-undang dasar semakin baik, lengkap, dan sesuai prinsip demokrasi.

• Untuk mengurangi jumlah pasal-pasal yang multitafsir.

• Untuk mengembalikan kedaulatan rakyat sepenuhnya kepada MPR.

Salah satu dasar pemikiran dilakukannya perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Apa akibat dari kondisi tersebut sebelum amandemen?

• Terciptanya sistem check and balance yang kuat.

• Tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi antar institusi kenegaraan.

• Kekuasaan eksekutif menjadi sangat terbatas.

• Rakyat memiliki kedaulatan penuh dalam pemerintahan.

Sebelum amandemen, UUD NRI Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif. Siapakah pemegang kekuasaan eksekutif tersebut?

• Ketua MPR

• Ketua DPR

• Presiden

• Ketua Mahkamah Agung

Salah satu dampak amandemen UUD NRI Tahun 1945 terhadap kehidupan berbangsa adalah perubahan kedaulatan. Bagaimana perubahan tersebut terjadi?

• Kedaulatan beralih dari rakyat kepada pemerintah.

• Kedaulatan yang bersifat subjektif (dilakukan oleh MPR) berubah menjadi objektif (dilakukan menurut UUD).

• Kedaulatan rakyat sepenuhnya dipegang oleh lembaga tinggi negara.

• Kedaulatan negara menjadi tidak terbatas.

Bagaimana kedudukan "Rule of Law" setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945?

• Menjadi panglima tertinggi.

• Berada di bawah kekuasaan eksekutif.

• Hanya berlaku untuk lembaga yudikatif.

• Tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya berapa bagian dari jumlah anggota MPR?

• 1/2

• 1/3

• 2/3

• 3/4

Berapa jumlah minimal anggota MPR yang harus hadir dalam sidang untuk mengubah pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945?

• Setidaknya 1/2 dari jumlah anggota MPR

• Setidaknya 2/3 dari jumlah anggota MPR

• Setidaknya 1/3 dari jumlah anggota MPR

• Setidaknya 3/4 dari jumlah anggota MPR

Berapa persentase minimal persetujuan anggota MPR yang diperlukan untuk mengubah pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945?

• Setidaknya 50% ditambah satu anggota

• Setidaknya 2/3 dari jumlah anggota

• Setidaknya 75% dari jumlah anggota

• Setidaknya 60% ditambah satu anggota

Apa fokus utama perubahan pertama UUD NRI Tahun 1945?

• Pembatasan kekuasaan Presiden dan pemberdayaan DPR

• Pengaturan tentang pemerintahan daerah dan hak asasi manusia

• Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

• Penegasan bentuk negara kesatuan