KUIS BEDAH KUHP

KUIS BEDAH KUHP

Professional Development

5 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Quis lebaran ceria

Quis lebaran ceria

KG - Professional Development

10 Qs

QUIZ KONVENSI 2025

QUIZ KONVENSI 2025

Professional Development

10 Qs

HAKORDIA 2022 SESI 3

HAKORDIA 2022 SESI 3

Professional Development

10 Qs

Quiz Pemilihan Umum Bawaslu Kota Banjar

Quiz Pemilihan Umum Bawaslu Kota Banjar

Professional Development

10 Qs

Tebak-tebak Menjebak

Tebak-tebak Menjebak

Professional Development

10 Qs

Pretest Refreshment 2

Pretest Refreshment 2

Professional Development

10 Qs

Hukum dan Pengawasan KPU Kab. Pekalongan

Hukum dan Pengawasan KPU Kab. Pekalongan

Professional Development

10 Qs

WORKSHOP KOLABORASI BISNIS VALUE CHAIN KEMENTERIAN/LEMBAGA

WORKSHOP KOLABORASI BISNIS VALUE CHAIN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Professional Development

10 Qs

KUIS BEDAH KUHP

KUIS BEDAH KUHP

Assessment

Quiz

Fun

Professional Development

Hard

Created by

Datun Sambas

Used 2+ times

FREE Resource

AI

Enhance your content

Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...

5 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 20 pts

Pasal 210 KUHP 2023 mengatur tentang tindak pidana sabotase. Yang bukan termasuk perbuatan sabotase adalah

Merusak instalasi militer

Menggagalkan distribusi bahan pokok

Mengganggu perhubungan darat, laut, atau udara

Menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 20 pts

Pasal 218 KUHP 2023 mengatur mengenai penyerangan terhadap kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam hal apa perbuatan tersebut tidak dianggap tindak pidana?

Jika dilakukan secara pribadi

Jika dilakukan dengan sopan di media sosial

Jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri

Jika dilakukan tanpa menyebut nama Presiden/Wakil Presiden

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 20 pts

Berdasarkan Pasal 220 KUHP 2023, tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden/Wapres hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Siapa yang berwenang mengajukan aduan tersebut?

Presiden dan/atau Wakil Presiden

Jaksa Agung atas perintah Presiden

DPR RI melalui keputusan paripurna

Mahkamah Konstitusi setelah uji materi

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 20 pts

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan, berikut yang termasuk tugas Seksi Datun adalah

Melakukan penyidikan tindak pidana korupsi

Melaksanakan upaya hukum banding atas putusan pidana

Memberikan bantuan hukum dan pertimbangan hukum di bidang perdata dan TUN

Mengawasi jalannya sidang pidana umum

5.

FILL IN THE BLANK QUESTION

30 sec • 20 pts

Siapa nama Kepala Kejaksaan Negeri Sambas Periode Oktober 2023 - Sekarang? (lengkap dengan penulisan gelar yang benar)