PIA_Perpajakan_Pre-El

Menurut UU HPP, batasan peredaran bruto setahun agar Wajib Pajak orang pribadi UMKM tidak dikenai PPh Final adalah...

• a. Rp60.000.000,00

• b. Rp500.000.000,00

• c. Rp1.000.000.000,00

• d. Rp4.800.000.000,00

Answer explanation

1. UU HPP memberikan fasilitas pembebasan PPh Final bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta dalam setahun.

Tarif PPh badan yang berlaku mulai Tahun Pajak 2022 sesuai dengan UU HPP adalah...

• a. 25%

• b. 22%

• c. 20%

• d. 17%

Answer explanation

UU HPP menurunkan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% untuk meningkatkan iklim investasi.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Kebijakan I ditujukan untuk pengungkapan harta yang diperoleh pada periode...

• 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2020

• 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2021

• 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015

• 1 Januari 1980 sampai 31 Desember 2020

Answer explanation

Kebijakan I PPS mencakup harta yang diperoleh dari 1985 hingga 2015 yang belum diungkap dalam program Tax Amnesty sebelumnya.

Batas waktu pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang menurut PP No. 50 Tahun 2022 adalah...

• Paling lama 1 tahun

• Paling lama 3 tahun

• Paling lama 5 tahun

• Tidak ada batasan waktu

Answer explanation

Wajib Pajak memiliki waktu hingga 5 tahun untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Batas waktu pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang menurut PP No. 50 Tahun 2022 adalah...

• Paling lama 1 tahun

• Paling lama 3 tahun

• Paling lama 5 tahun

• Tidak ada batasan waktu

Answer explanation

Wajib Pajak memiliki waktu hingga 5 tahun untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Batasan peredaran bruto setahun agar UMKM tidak wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah...

• Sampai dengan Rp500.000.000,00

• Sampai dengan Rp1.000.000.000,00

• Sampai dengan Rp2.500.000.000,00

• Sampai dengan Rp4.800.000.000,00

Answer explanation

Batas peredaran bruto Rp4,8 miliar per tahun adalah acuan kewajiban pengukuhan PKP.

Wajib Pajak yang mengajukan keberatan wajib melunasi pajak yang tidak disetujui paling sedikit...

• 25%

• 50%

• 75%

• 100%

Answer explanation

Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan Wajib Pajak tetap memenuhi sebagian kewajibannya selama proses keberatan.

Jasa yang dikecualikan dari PPN menurut UU HPP adalah...

• Jasa konstruksi

• Jasa perhotelan

• Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan tugas umum pemerintahan

• Jasa pengiriman uang

Answer explanation

1. Jasa publik yang non-komersial tidak termasuk dalam objek PPN.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan angsuran pembayaran pajak dapat berupa...

• Menolak permohonan

• Mengabulkan sebagian permohonan

• Mengabulkan seluruh permohonan

• Semua jawaban benar

Answer explanation

Direktur Jenderal Pajak memiliki diskresi untuk memberikan keputusan berdasarkan kondisi Wajib Pajak.

Batas waktu penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh Direktur Jenderal Pajak adalah...

• Paling lama 3 tahun setelah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak

• Paling lama 5 tahun setelah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak

• Paling lama 10 tahun setelah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak

• Tidak ada batasan waktu

Answer explanation

Ini adalah batas waktu daluwarsa penetapan pajak yang diatur dalam ketentuan perpajakan