Quiz UIN Jakarta1

Pengadaan pada UIN Jakarta menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut kecuai

• efisiensi

• efektivitas

• Kepatuhan pada peraturan perundangan

• Transparansi

menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan RUP dan melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa di UIN Jakarta merupakan tugas dari

• KPA

• ULP

• PPK

• Pejabat pengadaan

melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.OOO.000,00 (dua ratus juta rupiah) merupakan tugas dari

• KPA

• ULP

• PPK

• Pejabat pengadaan

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan di bawah ini kecuai

• menetapkan HPS;

• menetapkan rancangan kontrak;

• menetapkan spesifikasi teknis/KAK;

• pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;

Seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berencana membeli 100 unit komputer desktop untuk laboratorium fakultas. Total perkiraan nilai pengadaan adalah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). PPK berinisiatif untuk memecah pengadaan tersebut menjadi 5 paket pengadaan dengan nilai masing-masing Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk mempercepat proses, karena ia merasa bahwa Pokja Pemilihan akan membutuhkan waktu lebih lama. Tindakan PPK tersebut, jika ditinjau dari Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, paling tepat dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip pengadaan yang mana?

• Efisiensi, karena memecah paket dapat mengurangi skala ekonomis.

• Akuntabilitas, karena tindakan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

• Transparansi, karena memecah paket dapat menyembunyikan nilai pengadaan yang sebenarnya.

• Praktik bisnis yang sehat, karena memecah paket berpotensi mengarah pada kolusi.

Tim Pengawas Swakelola Tipe I di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menemukan bahwa Tim Pelaksana menggunakan dana di luar Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan untuk membeli peralatan baru yang dianggap lebih efektif. Menurut Tim Pelaksana, hal ini dilakukan karena peralatan lama sering rusak dan menghambat pekerjaan. Berdasarkan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tindakan Tim Pelaksana ini paling tepat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap etika pengadaan yang mana?

• Tidak mematuhi etika untuk bekerja secara profesional.

• Tidak menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan.

• Mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara.

• Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Pejabat Pengadaan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan melaksanakan pengadaan barang. Salah satu item yang dibutuhkan adalah suku cadang untuk sistem audio-visual yang sudah terpasang. Suku cadang tersebut hanya diproduksi oleh satu merek tertentu. Berdasarkan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, langkah yang dapat diambil oleh Pejabat Pengadaan adalah:

• Tetap mencantumkan spesifikasi teknis generik dan tidak menyebut merek, untuk memastikan persaingan yang sehat.

• Melakukan pengadaan melalui e-purchasing meskipun merek tersebut tidak tersedia di e-katalog.

• Menyebutkan merek suku cadang tersebut dalam spesifikasi teknis karena merupakan bagian dari sistem yang sudah ada.

• Mengubah sistem audio-visual yang sudah ada agar tidak terikat pada satu merek.

Seorang pejabat di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berencana mengadakan jasa lainnya senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Ia memutuskan untuk menggunakan metode pengadaan langsung dan menunjuk seorang Pejabat Pengadaan untuk melaksanakannya. Pejabat Pengadaan tersebut setuju dan langsung memprosesnya. Jika ditinjau dari Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tindakan Pejabat Pengadaan tersebut adalah:

• Tidak tepat, karena pengadaan jasa lainnya di atas Rp100.000.000,00 harus melalui Penunjukan Langsung oleh Pokja Pemilihan.

• Tepat, karena Pejabat Pengadaan memiliki kewenangan untuk Pengadaan Langsung hingga Rp200.000.000,00.

• Tidak tepat, karena pengadaan langsung untuk jasa lainnya hanya boleh dilakukan oleh PPK.

• Tepat, karena Pejabat Pengadaan hanya bertugas melaksanakan, sementara keputusan ada di tangan PPK.

PPK di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan melakukan pengadaan komputer dan laptop. Dalam penyusunan spesifikasi teknis, PPK mencantumkan merek "Lenovo" dan "ASUS" karena dua merek tersebut sudah tersedia di E-Katalog. Apakah tindakan PPK tersebut melanggar Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta?

• Ya, karena penyebutan merek dilarang dalam pengadaan pemerintah.

• Tidak, karena penyebutan merek diizinkan jika barang/jasa tersebut ada dalam E-Purchasing.

• Ya, karena seharusnya PPK menyebutkan semua merek yang ada di pasar untuk menjamin persaingan.

• Tidak, karena PPK memiliki kewenangan penuh dalam menyusun spesifikasi teknis.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berencana menyelenggarakan sebuah seminar internasional yang akan dikerjakan oleh panitia internal UIN sendiri. Panitia ini bertugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal, dan rencana biaya. Setelah itu, tim lain bertugas melaksanakan kegiatan tersebut, dan tim pengawas akan mengawasi jalannya kegiatan. Berdasarkan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, metode pengadaan yang paling tepat untuk kegiatan ini adalah:

• Pengadaan Langsung, karena dikerjakan oleh panitia internal.

• Swakelola Tipe I, karena direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh UIN Jakarta atau unit kerjanya.

• Swakelola Tipe II, karena ada pembagian tugas antara tim perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

• Penunjukan Langsung, karena ini adalah kegiatan internal dan mendesak.