Pengelolaan Keuangan Daerah

Otonomi daerah dalam bingkai NKRI memberikan kewenangan kepada …

• DPR dan MPR secara penuh

• Pemerintah Pusat untuk mengatur daerah

• Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri

• BUMN dan BUMD

• Swasta dan lembaga internasional

Asas otonomi daerah yang merupakan inti dari penyerahan kewenangan ke daerah adalah …

• Dekonsentrasi

• Tugas Pembantuan

• Desentralisasi

• Tanggung jawab kolektif

• Otorisasi vertikal

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat disebut …

• Tugas pembantuan

• Desentralisasi

• Dekonsentrasi

• Kolaborasi fiskal

• Sinergi nasional

Tugas pembantuan merupakan …

• Penugasan dari pusat untuk urusan tertentu di daerah

• Pelimpahan penuh kewenangan ke daerah

• Penyerahan wewenang dari BUMN ke daerah

• Kerja sama antar kabupaten

• Pemberian hibah desa

Instrumen utama desentralisasi fiskal meliputi …

• Subsidi swasta dan ekspor

• Pinjaman asing dan investasi luar negeri

• TKD, PAD, dan pembiayaan daerah

• Pajak pusat dan APBN murni

• Dana bantuan NGO

Salah satu tujuan utama Transfer ke Daerah adalah …

• Meningkatkan belanja pemerintah pusat

• Mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah

• Menghapus otonomi daerah

• Memusatkan sumber daya

• Mengalihkan pajak ke swasta

Dana Bagi Hasil (DBH) diberikan terutama kepada …

• Daerah miskin tanpa sumber daya

• Daerah penghasil dan terdampak eksternalitas negatif

• Semua provinsi secara merata

• Kota metropolitan

• Badan usaha milik daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) berfungsi untuk …

• Mendukung belanja wajib pendidikan saja

• Meningkatkan pemerataan layanan publik

• Menutupi defisit BUMD

• Membiayai program swasta

• Hanya untuk belanja pegawai

Dana Alokasi Khusus (DAK) bersifat …

• Bebas digunakan daerah

• Penugasan sesuai prioritas nasional

• Pinjaman yang harus dikembalikan

• Hibah dari swasta

• Dana abadi yang tidak digunakan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi …

• PPN, PPh, dan Bea Cukai

• Pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah

• Pajak pusat dan dana hibah

• Dana Otsus dan Dana Desa

• Pajak perusahaan swasta