BUMD

Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah

• Badan usaha yang seluruhnya dimiliki oleh pemerintah pusat

• Badan usaha milik swasta yang berada di daerah

• Badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah

• Badan usaha milik asing yang bekerja sama dengan daerah

Salah satu tujuan utama pendirian BUMD adalah

• Menghindari pajak daerah

• Mendapatkan utang dari luar negeri

• Memberikan pelayanan publik dan menunjang perekonomian daerah

• Menyaingi BUMN

Berikut ini merupakan contoh BUMD, kecuali

• Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

• Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PDRPH)

• Perusahaan Daerah Angkutan Kota

• PT Pertamina

Salah satu kelebihan BUMD adalah

• Tidak melibatkan pemerintah daerah

• Berorientasi hanya pada keuntungan

• Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat

• Selalu mendapatkan keuntungan tinggi

Kelemahan dari BUMD yang sering terjadi adalah

• Tidak dapat melayani masyarakat

• Efisiensi dan pengelolaan kurang optimal

• Terlalu banyak kompetitor swasta

• Tidak diperbolehkan membuka cabang

Fungsi utama BUMD antara lain adalah sebagai berikut, kecuali...

• Meningkatkan ekspor-impor nasional

• Melaksanakan kebijakan ekonomi daerah

• Memberikan pelayanan publik

• Memupuk dana untuk pembangunan

PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) merupakan contoh BUMD yang bergerak di bidang apa?

• Pariwisata dan hiburan

• Infrastruktur dan manufaktur

• Jasa keuangan dan investasi asing

• Migas dan pertambangan nasional

Modal BUMD berasal dari?

• Dana hasil pajak pemerintah pusat

• Pinjaman luar negeri

• Kekayaan daerah yang dipisahkan

• Dana sosial masyarakat

BUMD dapat berbentuk sebagai berikut, kecuali...

• Perusahaan Umum Daerah (Perumda)

• Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)

• Yayasan Pemerintah Daerah

• Unit Usaha Strategis Daerah

Salah satu peran penting BUMD dalam pembangunan daerah adalah

• Mengurangi peran pemerintah daerah

• Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)

• Membatasi kegiatan ekonomi masyarakat

• Mengganti fungsi BUMN di seluruh sektor