Kuis 1

Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang BLUD adalah ...

• Permendagri 78/2019

• Permendagri 79/2018

• Permendagri 78/2018

• Permendagri 79/2019

Apa Kepanjangan dari BLUD

• Badan Lembaga Umum Daerah

• Badan Layanan Usaha Daerah

• Badan Layanan Umum Daerah

• Badan Lembaga Usaha Daerah

Sumber pendapatan BLUD dapat berasal dari ...

• Pinjaman luar negeri saja

• Dana APBD saja

• Pendapatan jasa layanan, hibah, dan APBD

• Penjualan aset tetap

BLUD memiliki fleksibilitas dalam hal berikut, kecuali ...

• Pengelolaan pendapatan

• Pengelolaan Pengeluaran

• Pengadaan barang/jasa

• Pengangkatan kepala daerah

Suatu PPD mendapatkan alokasi UP tanggal 4 Januari sebesar Rp10.000.000. Pada tanggal 20 Januari, UP tersebut telah terpakai Rp8.750.000. Maka bendahara pengeluaran dapat mengajukan ...

• Surat PPD-UP

• Surat PPD-GU

• Surat-OPD UP

• Surat-OPD GU

Jika terjadi kesalahan perhitungan atas pengembalian pendapatan/uang muka pasien, maka dilakukan ...

• Dicatat sebagai pengurang pendapatan di tahun berjalan

• Dicatat sebagai belanja lain-lain di tahun berjalan

• Dicatat sebagai pengurang pendapatan di tahun berikutnya

• Semua salah

PPK merangkap Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan paket Pengadaan Barang/Jasa sama.

• Boleh, dengan izin Pimpinan BLUD

• Boleh, dengan izin Kepala Daerah

• Boleh, dengan izin DPRD

• Tidak Boleh

Proses keuangan yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan BLUD meliputi ...

• Penerimaan Pendapatan

• Penerimaan Pembiayaan

• Pengeluaran Belanja

• Semua Benar

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah, pengakuan pendapatan pada BLUD berbasis akrual dilakukan pada saat ...

• Hak atas pendapatan timbul dan dapat diukur secara andal

• SPJ telah selesai dibuat

• Kas diterima

• Surat permintaan pembayaran dikirim

Belanja operasional BLUD meliputi hal berikut, kecuali ...

• Belanja Pegawai

• Belanja Barang dan Jasa

• Belanja Pemeliharaan

• Belanja Modal