Seleksi Tahap I 2024 (b)

Keuangan Daerah dikelola dengan prinsip tertib di mana dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin pengelolaan Keuangan Daerah yang optimal, terdapat peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku pemeriksa dan DPRD selaku pengawas. Kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Daerah meliputi komponen berikut ini, kecuali ...

• Neraca

• Laporan Perubahan Utang (LPU)

• Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

• Laporan Operasional (LO)

• Laporan Arus Kas (LAK)

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini:

1. 1. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

2. 2. PPK SKPD bertugas melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS.

3. 3. Penerbitan SP2D dilakukan oleh Kepala SKPD.

4. 4. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan pendapatan daerah ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

5. 5. Mengesahkan DPA SKPD merupakan wewenang PPKD selaku BUD.

Manakah pernyataan yang benar?

• 1, 3, 5

• 1, 2, 4

• 1, 4, 5

• 2, 3, 4

• 1, 2, 5

Dalam pembuatan laporan keuangan, penyusunan dan pengolahan data keuangan dapat dilakukan dengan lebih mudah menggunakan Microsoft Excel. Salah satu fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan data angka pada kolom atau baris tertentu adalah fungsi ...

• COUNT

• SUM

• MAX MIN

• SUMIF

• AVERAGE

Pak Sigit memiliki sebuah toko komputer di pinggir Jalan Raya Depok, Kota Depok, yang selalu ramai dengan pembeli karena lokasinya yang strategis. Di depan tokonya terdapat lahan parkir yang dikelola oleh Pemerintah Kota Depok, dan setiap penggunanya dikenakan retribusi parkir sesuai tarif yang ditentukan.

Tarif parkir mobil adalah:

• Rp10.000,- untuk 1 jam pertama

• Rp5.000,- untuk setiap jam berikutnya

Jika waktu parkir melebihi batas jam, maka dibulatkan ke atas.

Suatu hari, Ibu Khisbah memarkir mobilnya di lahan parkir tersebut dan pergi berbelanja selama 3 jam 45 menit. Berapa total biaya retribusi parkir yang harus dibayar oleh Ibu Khisbah?

• Rp20.000,-

• Rp35.000,-

• Rp15.000,-

• Rp25.000,-

• Rp30.000,-

Fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah dari kuadrat selisih (X - Y)² dari dua range atau array adalah ...

• SUMX2MY2

• SUMX2PY2

• SUMSQ

• SUMXMY2

• SUMPRODUCT

Penggunaan pendanaan otonomi khusus telah diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan nasional. Dalam Undang-Undang manakah ketentuan mengenai penggunaan dana otonomi khusus tersebut tercantum?

• Pasal 34 & Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021

• Pasal 34 & Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

• Pasal 34 & Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021

• Pasal 34 & Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022

• Pasal 34 & Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020

Perhatikan jenis pajak di bawah ini:
(1) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(2) Pajak Reklame
(3) Pajak Sarang Burung Walet
(4) Pajak Kendaraan Bermotor

Adapun jenis-jenis sistem pemungutan pajak, yaitu:
a. Official Assessment
b. Withholding Assessment
c. Self Assessment

Dari pernyataan-pernyataan di atas, manakah pasangan berikut yang jenis pajak dan cara pemungutannya benar?

• 1-c dan 2-a

• 2-b dan 4-c

• 3-b dan 4-a

• 1-a dan 3-c

• 2-a dan 4-c

Di sebuah provinsi X, Pak Andi membeli sebuah speedboat pertamanya dengan harga Rp50.000.000 untuk digunakan di danau belakang rumahnya. Pemerintah Provinsi X menetapkan tarif pajak kendaraan bermotor sebesar 1% dari nilai kendaraan, dan tambahan tarif sebesar 0,5% sebagai kompensasi kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Berapakah total pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Andi?

• Rp497.500

• Rp250.000

• Rp500.000

• Rp750.000

• Rp600.000

Perhatikan data APBD Kota X berikut ini:

• Pendapatan Daerah: Rp2.200.000.000

• Belanja Daerah: Rp1.750.000.000

• Penerimaan Pembiayaan: Rp800.000.000

• Pengeluaran Pembiayaan: Rp650.000.000

Berapakah nilai surplus atau defisit anggaran dari Kota X?

• -1.000.000.000

• 600.000.000

• 450.000.000

• 1.000.000.000

• 600.000.000

Apa perbedaan pengaturan antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022?

• Subjek PKB di UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, sedangkan di UU Nomor 1 Tahun 2022 subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

• Tarif PKB di UU Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan secara progresif, sedangkan di UU Nomor 1 Tahun 2022 tarif PKB ditetapkan paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.

• Dasar pengenaan PKB di UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan, sedangkan di UU Nomor 1 Tahun 2022 dasar pengenaan PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

• UU Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan bahwa kendaraan listrik dibebaskan dari PKB, sedangkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tidak mengatur hal tersebut.