Evaluasi Belanja dan Subsidi

Dinas Kesehatan menganggarkan pembangunan Puskesmas di wilayah terpencil. Tujuan belanja ini menunjukkan fokus pada:

• Pengurangan belanja modal

• Peningkatan PAD

• Pemerataan akses layanan kesehatan

• Penurunan subsidi daerah

• Pengembangan BUMD

Pemerintah daerah menganggarkan bantuan sarana pertanian untuk petani kecil. Target belanja ini adalah untuk:

• Menurunkan tarif ekspor

• Meningkatkan gaji ASN

• Meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani

• Mendorong pertumbuhan kota

• Membiayai festival budaya

Pemerintah provinsi menyalurkan subsidi tarif bus Transprovinsi untuk pelajar. Lembaga pengusul kegiatan ini kemungkinan besar adalah:

• DPRD

• Dinas Perhubungan Provinsi

• Inspektorat

• Sekda

• BPK

Pemberian insentif guru honorer non-ASN oleh pemerintah kabupaten merupakan belanja:

• Belanja operasional

• Belanja modal

• Belanja transfer

• Belanja pegawai non-ASN

• Pembiayaan

Pemerintah desa menganggarkan pelatihan digital marketing bagi ibu rumah tangga. Target belanja ini sesuai dengan prinsip:

• Alokasi barang mewah

• Belanja hibah politik

• Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa

• Penanganan darurat

• Penanggulangan bencana

Pembangunan gedung balai desa baru dengan fasilitas lengkap, tetapi belum ada petugas yang menempati. Ini menunjukkan:

• Realisasi belanja maksimal

• Belanja tepat sasaran

• Belanja tidak sesuai kebutuhan aktual

• Penggunaan dana BOS

• Efisiensi belanja

Bantuan alat tangkap untuk nelayan miskin oleh dinas perikanan masuk dalam kategori:

• Belanja barang dan jasa

• Belanja modal

• Belanja bantuan sosial

• Belanja pegawai

• Belanja hibah ke BUMD

Jika subsidi pupuk disalurkan ke kelompok tani fiktif, maka masalah utamanya adalah:

• Keterlambatan penyerapan

• Penganggaran defisit

• Belanja tidak tepat sasaran

• Tidak ada KUA

• Audit terhambat

Pemerintah kota menganggarkan subsidi internet gratis untuk siswa selama pandemi. Tujuan utama dari belanja ini adalah:

• Menurunkan pendapatan daerah

• Mendorong sektor pariwisata

• Menjamin akses pendidikan daring

• Meningkatkan PAD

• Mengurangi beban pemda

Program pemberian bantuan pangan langsung dari APBD harus melalui koordinasi dengan:

• Dinas Pekerjaan Umum

• Dinas Sosial

• Dinas Pariwisata

• BPKAD

• Dinas Perdagangan