Administrasi pertanahan

Apakah yang dimaksud dengan manajemen pertanahan?

• Upaya pemerintah di bidang pertahanan

• Upaya pemerintah di bidang pertanahan untuk mencapai sasaran dengan memanfaatkan sumber daya baik manusia maupun material

• Suatu usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dengan menggerakkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku

• Suatu kebijakan yang digariskan oleh pemerintah dalam mengatur hubungan antara tanah dan sebagai bahan ditetapkan oleh undang-undang dasar 1945

Apakah yang dimaksud dengan administrasi pertanahan?

• Suatu kebijakan yang digariskan oleh pemerintah dalam mengatur hubungan antara hukum tanah dan sebagaimana ditetapkan oleh UUD 1945

• Sebuah usaha yang dilakukan agar tendangan pertanahan

• Upaya pemerintah di bidang pertahanan dalam menentukan dan mencapai sasaran dengan memanfaatkan sumber daya

• Suatu usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyiksaan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berikut ini yang merupakan pendaftaran tanah kecuali

• Pencatatan sertifikat tanah

• Pengukuran, pemetaan dan pembukuan barang

• Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak hak tersebut

• Pemberian surat-surat tanda bukti

Upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kebijaksanaan dengan tindakan yang melaksanakannya dilakukan oleh?

• DPR

• UUD bab 14 pasal 33 ayat 3

• BPN

• Agria

Landasan hukum administrasi pertahanan adalah

• Undang-undang nomor 5 tahun 1960

• Undang-undang dasar 1945 bab 14 pasal 33 ayat 3

• Keputusan presiden nomor 7 tahun 1979

• PP nomor 38 tahun 2007

Berikut ini faktor-faktor penyebab meningkatnya kebutuhan tanah, kecuali..

• Pertumbuhan penduduk

• Meningkat nya transmigrasi

• Peningkatan kebutuhan penduduk akan ruang akibat peningkatan kualitas hidup

• Meningkatnya pembangunan

Landasan hukum catur tertib pertanahan ...

• UUD 1945 bab 14 pasal 33 ayat 3

• Keputusan presiden nomor 7 tahun 1979

• PP nomor 38 tahun 2007

• Pasal 2 UUPA

Berikut Isi dari catur tertib pertanahan, kecuali

• Meningkatkan jaminan kepastian hak tanah

• Meningkatkan kelancaran pelayanan masyarakat

• Meningkatkan daya guna peralihan tanah

• Meningkatkan daya hasil guna tanah lebih bermanfaat bagi masyarakat

Berikut ini merupakan fungsi fungsi manajemen pertanahan, kecuali

• Planning

• Evaluating

• Executing

• Koordinating

Unsur dasar sebagai sumber yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan manajemen menurut of patterson kecuali

• Money

• Man

• Metnods

• Materials