Remedial Pendidikan Pancasila Kelas 11 Smstr Genap

Dalam konteks menjaga keutuhan NKRI, penerapan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dapat diwujudkan melalui tindakan …

• memprioritaskan kepentingan kelompok sendiri di atas kepentingan nasional

• menghormati hak beragama dan adat istiadat minoritas tanpa diskriminasi

• menegakkan kebijakan tunggal untuk semua daerah meski mengabaikan perbedaan budaya

• mengutamakan pembangunan ekonomi di Pulau Jawa saja

• memberlakukan larangan total atas praktik kepercayaan tradisional

Konsep Bhinneka Tunggal Ika paling menekankan pentingnya …

• keseragaman budaya agar mudah dikelola negara

• integrasi budaya lewat pendidikan wajib satu bahasa daerah

• toleransi, sambil mengakui dan merayakan perbedaan

• asimilasi paksa kelompok minoritas ke budaya mayoritas

• penetapan satu agama resmi negara

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat”. Dalam konteks harmoni keberagaman, makna penerapannya adalah …

• segala keputusan politik wajib diserahkan sepenuhnya pada pemerintah pusat

• rakyat dipaksa tunduk tanpa boleh mengkritik kebijakan pemerintah

• perwakilan kelompok sosial beragam terlibat aktif dalam pembuatan kebijakan

• meniadakan pemilihan kepala daerah agar stabilitas terjaga

• menghentikan debat publik demi menjaga citra nasional

Model resolusi konflik antar kelompok adat di Papua yang paling sesuai dengan nilai Persatuan Indonesia adalah …

• intervensi militer tanpa musyawarah

• pengusiran kelompok yang menolak dialog

• musyawarah mufakat melibatkan tokoh adat dan pemerintah daerah

• penetapan sanksi administratif sepihak

• pemaksaan asimilasi budaya Jawa

Pernyataan manakah yang paling mencerminkan semangat gotong royong dalam menjaga keutuhan NKRI?

• “Setiap daerah hanya boleh peduli pada kepentingan sendiri.”

• “Saling membantu dalam pembangunan sarana umum demi kemaslahatan bersama.”

• “Hanya pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas keamanan nasional.”

• “Minoritas harus menyesuaikan diri sepenuhnya pada norma mayoritas.”

• “Perbedaan suku dan agama menjadi alasan untuk memisahkan diri.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendukung harmoni keberagaman karena memberikan wewenang otonomi seluas-luasnya bagi daerah. Salah satu risikonya yang perlu diantisipasi agar NKRI tetap utuh adalah …

• wilayah kaya sumber daya alam dipaksakan ikut pembiayaan dari pusat

• daerah memonopoli rekrutmen TNI

• tumbuhnya gerakan separatisme karena pelaksanaan otonomi yang salah kaprah

• pemerintah provinsi mengambil alih kewenangan majelis agama nasional

• penetapan bahasa daerah sebagai bahasa resmi negara

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor XI/MPR/2001 tentang GBHN menegaskan peran pembangunan nasional berbasis keragaman. Poin utamanya adalah …

• integrasi ekonomi regional tanpa mempertimbangkan kekhasan budaya

• pemindahan ibu kota sebagai sarana pemusatan pembangunan

• pemberdayaan daerah otonom untuk memperkuat kohesi sosial

• pemindahan seluruh kegiatan industri ke Pulau Sumatera

• pembatasan gerakan masyarakat adat

Ketika terjadi konflik horizontal di sebuah kota besar, langkah pertama yang paling sesuai dengan Pancasila adalah …

• mengerahkan pasukan tanpa dialog

• menutup sepenuhnya akses media sosial

• membentuk forum lintas agama dan suku untuk musyawarah

• menetapkan jam malam sep

Implementasi nasionalisme kosmopolitan dalam konteks NKRI berarti …

• mengekspor seluruh budaya lokal agar dikenal dunia

• melihat warga negara asing sebagai ancaman

• menghargai dan belajar dari budaya asing sambil memperkuat identitas Indonesia

• menolak setiap bentuk pengaruh asing

• memprioritaskan investasi luar negeri

Peran Pemuda Pancasila dalam menjaga harmoni keberagaman yang tepat adalah …

• melakukan sweeping terhadap komunitas minoritas

• menyelenggarakan dialog lintas agama dan budaya

• mewajibkan anggota memakai pakaian adat Jawa

• mempatenkan tarian daerah tertentu agar tak digunakan oleh daerah lain

• memblokir akses kebudayaan asing