Pancasila pada masa kerajaan nusantara

Seorang siswa menemukan catatan sejarah tentang toleransi beragama di Kerajaan Majapahit, di mana ajaran Siwa dan Buddha berkembang berdampingan. Bagaimana catatan ini paling tepat dihubungkan dengan implementasi nilai Pancasila dalam konteks Indonesia modern yang memiliki beragam agama?

• Catatan ini memberikan preseden historis bahwa keberagaman kepercayaan dapat hidup berdampingan secara harmonis, relevan dengan sila pertama Pancasila.

• Majapahit adalah model ideal toleransi yang harus ditiru sepenuhnya oleh Indonesia modern.

• Toleransi di Majapahit membuktikan bahwa nilai Ketuhanan Yang Maha Esa selalu diinterpretasikan secara inklusif di Nusantara.

• Keberhasilan Majapahit menunjukkan bahwa negara dengan dua agama besar pasti akan stabil.

Konsep Devaraja yang dianut beberapa kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara menempatkan raja sebagai titisan dewa. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, bagaimana konsep ini berpotensi bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang terkandung dalam sila keempat?

• Konsep Devaraja secara langsung menginspirasi sistem monarki absolut di Indonesia modern.

• b. Konsep ini melegitimasi kekuasaan tanpa batas seorang individu, berbeda dengan prinsip kekuasaan di tangan rakyat.

• c. Tidak ada pertentangan karena raja yang merupakan titisan dewa pasti akan memerintah dengan bijaksana demi rakyatnya.

• d. Konsep Devaraja hanyalah simbolis dan tidak memiliki implikasi politik yang nyata.

Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada bertujuan untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Jika dianalisis dari perspektif nilai Persatuan Indonesia dalam Pancasila, apa potensi risiko dari implementasi konsep persatuan melalui penaklukan militer seperti yang dilakukan Majapahit?

• Penaklukan militer adalah satu-satunya cara efektif untuk mencapai persatuan bangsa.

• b. Persatuan yang dipaksakan melalui kekerasan dapat menimbulkan sentimen perlawanan dan perpecahan di kemudian hari.

• c. Keberhasilan Majapahit membuktikan bahwa persatuan harus dicapai dengan cara apapun.

• d. Nilai Persatuan Indonesia dalam Pancasila secara eksplisit membenarkan penggunaan kekuatan militer untuk mencapai persatuan.

Dalam sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan Nusantara, raja seringkali dibantu oleh dewan penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh agama dan bangsawan. Bagaimana mekanisme ini mencerminkan atau justru menyimpang dari prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dalam konteks Pancasila modern?

• Mekanisme ini adalah bentuk representasi rakyat yang paling ideal karena melibatkan tokoh-tokoh terkemuka.

• Tidak ada relevansi antara dewan penasihat kerajaan dengan konsep perwakilan rakyat dalam Pancasila.

• d. Kekuasaan raja yang dominan meniadakan esensi permusyawaratan yang sesungguhnya.

• Keterlibatan dewan penasihat menunjukkan adanya proses musyawarah meskipun terbatas pada elite tertentu, berbeda dengan partisipasi rakyat secara luas dalam demokrasi modern.

Ditemukan catatan tentang sistem bagi hasil dalam perdagangan di beberapa kerajaan Islam Nusantara. Jika dikaitkan dengan nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila, bagaimana sistem ekonomi seperti ini dapat diinterpretasikan sebagai implementasi awal dari prinsip tersebut?

• Sistem bagi hasil secara otomatis menghilangkan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

• b. Sistem ini menunjukkan adanya kesadaran untuk berbagi keuntungan secara lebih adil, berbeda dengan sistem eksploitasi yang hanya menguntungkan satu pihak.

• c. Tidak ada kaitan antara sistem ekonomi kerajaan Islam dengan konsep keadilan sosial modern.

• d. Sistem bagi hasil hanya menguntungkan para pedagang besar, bukan seluruh rakyat.

Beberapa kerajaan di Nusantara memiliki hukum adat yang berbeda-beda di setiap wilayah kekuasaannya, meskipun berada di bawah satu pemerintahan pusat. Bagaimana kondisi ini dapat dianalisis dalam kaitannya dengan prinsip Persatuan Indonesia dalam Pancasila yang juga mengakui keberagaman budaya?

• Pengakuan terhadap hukum adat lokal menunjukkan adanya penghargaan terhadap keberagaman dalam kerangka persatuan yang lebih besar, mirip dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika.

• Adanya hukum adat yang berbeda menunjukkan ketidakmampuan kerajaan untuk menciptakan persatuan yang kuat.

• Hukum adat yang beragam adalah bukti bahwa persatuan di masa lalu hanyalah bersifat formalitas.

• d. Pancasila modern seharusnya menghapus semua hukum adat dan memberlakukan hukum nasional yang seragam.

Konsep cakravartin (raja penguasa dunia) yang dianut beberapa kerajaan Hindu-Buddha mendorong ambisi untuk memperluas wilayah kekuasaan. Jika dihubungkan dengan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pancasila, bagaimana ambisi ekspansi ini berpotensi melanggar nilai tersebut?

• Peperangan dan penaklukan yang seringkali menyertai ekspansi dapat menimbulkan penderitaan dan ketidakadilan bagi pihak yang dikalahkan.

• Tidak ada pelanggaran nilai kemanusiaan selama ekspansi bertujuan untuk menyebarkan peradaban yang lebih tinggi.

• Nilai kemanusiaan hanya berlaku dalam batas-batas wilayah kerajaan sendiri, bukan terhadap bangsa lain.

• Konsep cakravartin justru selaras dengan nilai kemanusiaan karena bertujuan menciptakan perdamaian dunia melalui satu kekuasaan tunggal.

Peran ulama dan tokoh agama yang signifikan dalam memberikan nasihat kepada raja di kerajaan-kerajaan Islam menunjukkan adanya integrasi nilai-nilai agama dalam pemerintahan. Bagaimana fenomena ini dapat dibandingkan dengan prinsip pemisahan agama dan negara yang menjadi perdebatan dalam konteks implementasi sila pertama Pancasila di Indonesia modern?

• Adanya ulama sebagai penasihat raja menunjukkan bahwa nilai Ketuhanan Yang Maha Esa harus diwujudkan dalam kebijakan publik.

• Fenomena ini menunjukkan bahwa pengaruh nilai agama dalam pemerintahan telah menjadi tradisi di Nusantara, namun implementasinya dalam negara modern memerlukan pertimbangan yang berbeda terkait pluralitas. .

• Pemisahan agama dan negara adalah konsep yang sepenuhnya bertentangan dengan sejarah dan budaya Nusantara.

• Tidak ada relevansi antara peran ulama di kerajaan Islam dengan perdebatan tentang pemisahan agama dan negara di Indonesia modern

Tradisi gotong royong (mapalus, subak) yang kuat dalam masyarakat kerajaan Nusantara dapat dilihat sebagai implementasi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial. Mengapa praktik-praktik ini dianggap penting dalam menjaga keseimbangan dan harmoni sosial pada masa itu?

• Praktik gotong royong sekadar merupakan warisan budaya tanpa pengaruh signifikan terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat kerajaan.

• B. Gotong royong menciptakan ketergantungan antar individu yang menghambat kemandirian dan inovasi dalam masyarakat kerajaan.

• C. Melalui gotong royong, sumber daya dan tenaga kerja dapat didistribusikan secara lebih merata, memperkuat solidaritas komunal, dan mengurangi potensi konflik akibat ketimpangan sosial.

• D. Gotong royong hanya efektif dalam skala kecil komunitas pedesaan dan tidak relevan dalam mengatasi permasalahan kompleks di pusat-pusat kerajaan.

Jika seorang pemimpin kerajaan Nusantara mengambil keputusan hanya berdasarkan keinginan pribadi tanpa mempertimbangkan nasihat para penasihat atau keluhan rakyat, tindakan tersebut secara langsung bertentangan dengan nilai Pancasila yang mana? Jelaskan alasannya.

• Ketuhanan Yang Maha Esa, karena pemimpin tidak menghormati kehendak Yang Maha Kuasa yang tercermin dalam aspirasi rakyat.

• b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena pemimpin tidak menghargai harkat dan martabat rakyatnya.

• c. Persatuan Indonesia, karena tindakan pemimpin dapat memecah belah dukungan dan menimbulkan pemberontakan.

• d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena pemimpin mengabaikan prinsip musyawarah dan aspirasi rakyat.