tryout lv8 UKK Pkn

Apakah dasar negara indonesia!

• UUD 1945

• pancasila

• proklamasi

• pandangan hidup

Answer explanation

Pancasila adalah dasar negara Indonesia, tertulis jelas dalam Pembukaan UUD 1945. UUD 1945 adalah konstitusinya, Proklamasi adalah pernyataan kemerdekaan, dan pandangan hidup terlalu luas. Jadi, jawabannya tetap Pancasila.

Terdapat dalam alinea ke berapakah pancasila dalam UUD 1945?

• Alinea ke 3

• alinea ke 4

• alinea ke 2

• alinea ke 1

Answer explanation

Pancasila ada di alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Di sana disebutkan rumusan lengkap lima silanya sebagai dasar negara.

Ada berapa sila dalam pancasila?

• 6

• 3

• 5

• 7

Answer explanation

yang jawab salah di kirim ke barak militer

Ada berapa alinea dalam pembukaan UUD 1945?

• 3

• 6

• 5

• 4

Answer explanation

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat empat alinea pada bagian Pembukaan (Preambule).

Negara indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan yaitu .....

• membuat perang

• membodohi kecerdasan bangsa

• melindungi segenap bangsa indonesia

• tidak mensejahterakan

Answer explanation

Tujuan negara Indonesia yang hendak diwujudkan adalah melindungi segenap bangsa Indonesia.

Hal ini tertuang jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang berbunyi: "...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi ¹ segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

UUD 1945 merupakan sumber hukum yang .....

• tertulis

• tidak tertulis

• kuno

• tertinggal

Answer explanation

UUD 1945 merupakan sumber hukum yang tertulis.

Konstitusi adalah hukum dasar negara yang dibukukan dan menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan negara serta pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya.

MPR telah melakukan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak .....

• 3 kali

• 4 kali

• 2 kali

• 7 kali

Answer explanation

MPR telah 4 kali mengubah UUD 1945 (1999-2002) karena tuntutan reformasi. Tujuannya membatasi kekuasaan presiden, memperkuat kedaulatan rakyat dan HAM, desentralisasi, serta penegakan hukum. Hasilnya, sistem presidensial lebih terkontrol, demokrasi menguat, HAM lebih terjamin, daerah punya otonomi lebih luas, dan terbentuk MK serta DPD.

Apa kepanjangan dari MPR?

• majelis persatuan rakyat

• majelis perikatan rakyat

• majelis perkumpulan rakyat

• majelis permusyawaratan rakyat

Answer explanation

Negara Indonesia disebut juga dengan negara .....

• hukum

• pancasila

• serikat

• undang-undang

Answer explanation

Negara Indonesia disebut juga dengan negara hukum.

Konsep negara hukum (Rechtsstaat) sangat melekat pada Indonesia. Hal ini tercermin dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, termasuk UUD 1945 yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. Meskipun Pancasila adalah dasar negara, istilah yang paling umum dan tepat untuk menggambarkan sistem penyelenggaraan negara adalah negara hukum.

Apakah sumber hukum tertinggi di Indonesia?

• pancasila

• UUD 1945

• proklamasi

• Tap MPR

Answer explanation

Sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah UUD 1945.

Meskipun Pancasila merupakan dasar negara dan landasan filosofis bagi seluruh hukum di Indonesia, dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi tertinggi. Semua peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

• Pancasila adalah staatsfundamentalnorm atau norma fundamental negara, yang menjadi sumber dari segala sumber hukum.

• Proklamasi adalah pernyataan kemerdekaan dan tonggak berdirinya negara, bukan sumber hukum dalam hierarki formal.

• Tap MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat) pada masa lalu pernah dianggap sebagai sumber hukum yang tinggi, namun setelah amandemen UUD 1945, kedudukannya berada di bawah UUD 1945 dan saat ini MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan Tap MPR yang bersifat mengatur.