simulasi LCC

1.       PASAL 24A AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ADALAH HAKIM AGUNG HARUS MEMILIKI INTEGRITAS DAN KEPRIBADIAN YANG TIDAK TERCELA, ADIL, PROFESIONAL, DAN BERPENGALAMAN DI BIDANG HUKUM. SEDANGKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PASAL 24A AYAT (4) ADALAH…

• PENEGAKAN HUKUM YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM

• KETUA DAN WAKIL KETUA  MAHKAMAH AGUNG DIPILIH DARI DAN OLEH HAKIM AGUNG

• PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENNYA MERAIH SUARA TERBANYAK PERTAMA DAN KEDUA DALAM PEMILIHAN UMUM SEBELUMNYA

• KETUA DAN WAKIL KETUA  MAHKAMAH AGUNG DIPILIH DARI DAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

• MAHKAMAH KONSITUSI DIBENTUK SELAMBAT-LAMBATNYA PADA 17 AGUSTUS 2003 DAN SEBELUM DIBENTUK SEGALA KEWENANGANNYA DILAKUKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG.

2.       YANG BERHAK MENGUSULKAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN KEPADA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT JIKA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MANGKAT, BERHENTI, DIBERHENTIKAN, ATAU TIDAK DAPAT MELAKUKAN KEWAJIBANNYA DALAM MASA JABATANNYA SECARA BERSAMAAN ADALAH…

• PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENNYA MERAIH SUARA TERBANYAK PERTAMA DAN KEDUA DALAM PEMILIHAN UMUM SEBELUMNYA

• PUTUSAN MPR YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT KEDALAM MAJELIS DAN MENGGUNAKAN NOMOR PUTUSAN MAJELIS

• ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

• PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MEMEGANG JABATANNYA SELAMA MASA LIMA TAHUN, DAN SESUDAHNYA DAPAT DIPILIH KEMBALI.

• PEMERINTAH BERKEWAJIBAN MENDORONG KEBERPIHAKAN POILITIK EKONOMI YANG LEBIH MEMBERIKAN KESEMPATAN, DUKUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN KOPERASI

3.       RUMUSAN PASAL 1 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 MENEGASKAN BAHWA NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM. PENGERTIAN DARI NEGARA HUKUM ADALAH…

• PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIOANAL.

• PENEGAKAN HUKUM YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM

• NEGARA YANG MENEGAKKN SUPREMASI HUKUM UNTUK MENEGAKKAN KEBENARAN DAN KEADILAN, DAN TIDAK ADA KEKUASAAN YANG TIDAK DIPERTANGGUNG JAWABKAN

• HAKIM AGUNG HARUS MEMILIKI INTEGRITAS DAN KEPRIBADIAN YANG TIDAK TERCELA, ADIL, PROFESIONAL, DAN BERPENGALAMAN DI BIDANG HUKUM

• MENGUSULKAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN KEPADA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT JIKA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MANGKAT, BERHENTI, DIBERHENTIKAN, ATAU TIDAK DAPAT MELAKUKAN KEWAJIBANNYA DALAM MASA JABATANNYA SECARA BERSAMAAN

4.       UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PASAL III ATURAN PERALIHAN ADALAH…

• MENEGASKAN BAHWA NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM. PENGERTIAN DARI NEGARA HUKUM

• HAKIM AGUNG HARUS MEMILIKI INTEGRITAS DAN KEPRIBADIAN YANG TIDAK TERCELA, ADIL, PROFESIONAL, DAN BERPENGALAMAN DI BIDANG HUKUM

• MAHKAMAH KONSITUSI DIBENTUK SELAMBAT-LAMBATNYA PADA 17 AGUSTUS 2003 DAN SEBELUM DIBENTUK SEGALA KEWENANGANNYA DILAKUKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG.

• CALON HAKIM AGUNG DIUSULKAN  KOMISI YUDISIAL KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN DAN SELANJUTNYA DITETAPKAN SEBGAI HAKIM AGUNG OLEH PRESIDEN

• MENINJAU DAN MENENTUKAN HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN MATERI DAN STATUS HUKUM KETETAPAN MPRS

5.       YANG DIMAKSUD DENGAN DUE PROCESS OF LAW ADALAH

• PENEGAKAN HUKUM YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM

• PENEGAKAN HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM

• NEGARA YANG MENEGAKKN SUPREMASI HUKUM UNTUK MENEGAKKAN KEBENARAN DAN KEADILAN

• TIDAK ADA KEKUASAAN YANG TIDAK DIPERTANGGUNG JAWABKAN

• HUKUM SEBAGAI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

6.       KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR V/MPR/2000 ADALAH TENTANG…

• MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MELANTIK PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

• PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

• PEMBENTUKAN PPKI

• PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIOANAL

• PENETAPAN UNDANG-UNDANG DASAR SEBAGAI DASAR NEGARA

7.       RUMUSAN PASAL 1 AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 MENEGASKAN BAHWA NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM. PENGERTIAN DARI NEGARA HUKUM ADALAH…

• HAKIM AGUNG HARUS MEMILIKI INTEGRITAS DAN KEPRIBADIAN YANG TIDAK TERCELA, ADIL, PROFESIONAL, DAN BERPENGALAMAN DI BIDANG HUKUM

• MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MELANTIK PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

• DIBENTUK SEGALA KEWENANGANNYA DILAKUKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG

• NEGARA YANG MENEGAKKN SUPREMASI HUKUM UNTUK MENEGAKKAN KEBENARAN DAN KEADILAN, DAN TIDAK ADA KEKUASAAN YANG TIDAK DIPERTANGGUNG JAWABKAN

• KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

8. 8. ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA DAN DENGAN DIDORONGKAN OLEH KEINGINAN LUHUR, SUPAYA BERKEHIDUPAN KEBANGSAAN YANG BEBAS, MAKA RAKYAT INDONESIA MENYATAKAN DENGAN INI KEMERDEKAANNYA. TERDAPAT PADA RUMUSAN ALINEA ...

• ALINEA SATU

• ALINEA DUA

• ALINEA TIGA

• ALINEA EMPAT

• ALINEA LIMA

9.      SEBELUM DILAKUKAN PERUBAHAN, RUMUSAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG DASAR ADALAH…

• DALAM MELAKUKAN KEWAJIBANNYA PRESIDEN DIBANTU OLEH SATU ORANG WAKIL PRESIDEN

• PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MEMEGANG JABATANNYA SELAMA MASA LIMA TAHUN, DAN SESUDAHNYA DAPAT DIPILIH KEMBALI

• KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

• PEMISAHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

• SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DIAUTR DENGAN UNDANG-UNDANG

10.DALAM MELAKUKAN KEWAJIBANNYA PRESIDEN DIBANTU OLEH SATU ORANG WAKIL PRESIDEN. PERNYATAAN TERSEBUT MERUPAKAN PASAL DAN AYAT BERAPA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESAIA

• PASAL 4 AYAT 1

• PASAL 3 AYAT 2

• PASAL 4 AYAT 3

• PASAL 4 AYAT 2

• PASAL 3 AYAT 3