1uuu

Kerajaan Hindu tertua yang pernah ada di Indonesia adalah...

• A. Sriwijaya
  

• 
  B. Mataram Kuno
  

• 
  C. Kutai
  

• 
  D. Singasari
  

• 
  E. Majapahit

Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan...

• A. Raden Wijaya
  

• 
  B. Hayam Wuruk
  

• C. Gajah Mada
  

• 
  D. Tribhuwana Tunggadewi
  

• 
  E. Kertanegara

Sumpah Palapa yang terkenal diucapkan oleh...

• A. Hayam Wuruk
  

• 
  B. Airlangga
  

• C. Gajah Mada
  

• 
  D. Ken Arok
  

• 
  E. Mpu Tantular

Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di wilayah Sumatra bagian selatan dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha di Asia Tenggara. Kerajaan ini menjalin hubungan dengan berbagai negara seperti India dan Tiongkok. Agama utama yang berkembang dan dianut di Kerajaan Sriwijaya adalah...

• A. Hindu
  

• 
  B. Islam
  

• C. Buddha Mahayana
  

• 
  D. Buddha Theravada
  

• 
  E. Animisme

Kerajaan Singasari merupakan salah satu kerajaan Hindu yang berpengaruh di Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh seorang tokoh dari kalangan rakyat biasa yang berhasil merebut kekuasaan Tumapel dan mendirikan dinasti baru setelah membunuh Tunggul Ametung. Tokoh pendiri Kerajaan Singasari tersebut adalah...

• A. Kertanegara
  

• 
  B. Raden Wijaya
  

• 
  C. Ken Dedes
  

• 
  D. Ken Arok
  

• 
  E. Anusapati

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berfungsi sebagai alat negara penegak hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, tugas pokok Polri yang paling utama adalah...

• A. Menjaga stabilitas ekonomi dan perdagangan dalam negeri

• B. Menyusun kebijakan politik nasional dan internasional

• C. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum

• D. Mengatur dan mengendalikan seluruh aparatur sipil negara

• E. Menyelesaikan konflik sosial antarpartai politik

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, anggota Polri harus berpedoman pada asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Hal ini penting agar setiap tindakan Polri dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002, asas yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah...

• A. Kepentingan politik dan keamanan elite

• B. Kekuatan militer dan dominasi kekuasaan

• C. Profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas

• D. Kewenangan absolut dan dominasi hukum kekuasaan

• E. Komando tunggal tanpa pertanggungjawaban publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa Polri memiliki fungsi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta pelindung dan pengayom masyarakat. Salah satu fungsi Polri yang sangat penting adalah menegakkan hukum demi terciptanya keadilan di tengah masyarakat. Fungsi penegakan hukum oleh Polri dimaksudkan untuk...

• A. Membela kepentingan pejabat pemerintah

• B. Menangkap seluruh tokoh oposisi

• C. Memberikan pelayanan medis di daerah terpencil

• D. Menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat

• E. Mengelola keuangan negara secara mandiri

Dalam struktur organisasi Polri, terdapat beberapa jenjang mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah. Salah satu unsur pelaksana utama di tingkat pusat yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana adalah Bareskrim Polri. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang, unit utama yang menangani penegakan hukum dalam tubuh Polri adalah...

• A. Divisi Humas Polri

• B. Bareskrim (Badan Reserse Kriminal)

• C. Densus 88

• D. Sabhara

• E. Korps Brimob

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengatur bahwa Polri bersifat nasional, dalam arti satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari pusat hingga ke wilayah-wilayah. Struktur kepolisian yang bersifat hierarkis ini bertujuan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas di seluruh wilayah NKRI. Sifat nasional dari Polri sebagaimana tercantum dalam UU ini dimaksudkan agar...

• A. Polisi daerah bisa membuat aturan sendiri yang berbeda dengan pusat

• B. Fungsi kepolisian hanya berada di ibukota negara

• C. Semua keputusan kepolisian didasarkan pada keputusan kepala daerah

• D. Kepolisian dapat bekerja secara terintegrasi dan seragam di seluruh Indonesia

• E. Polisi hanya tunduk pada aturan lokal dan adat istiadat setempat