WK 1 VIRA 26-50

Wujud bahwa Indonesia menjunjung tinggi pelaksanaan supremasi hukum tersirat dari pengamalan...

• Pemerintah membentuk lembaga hukum yang adil

• Pemerintah menjalankan hukum yang adil dengan UU terhadap koruptor

• Masyarakat mulai menyadari dan mengamalkan keberadaan hukum

• Hukum bersanding dengan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan secara terkait

• Masyarakat dapat mematuhi hukum dengan proaktif tanpa melihat tupoksi dari prosedur UU

Answer explanation

Penerapan supremasi hukum berarti hukum menjadi panglima tertinggi, tidak pandang bulu, dan harus ditegakkan secara adil, termasuk kepada pelaku korupsi yang seringkali memiliki kekuasaan atau jabatan tinggi.

Penjelasan opsi lain (yang salah):

• a. Membentuk lembaga hukum saja belum cukup, jika tidak dijalankan secara adil.

• c. Kesadaran masyarakat penting, tapi belum menunjukkan supremasi hukum secara nyata.

• d. Ini lebih ke fungsi hukum sebagai norma sosial, bukan penegakan supremasi hukum.

• e. Redaksinya rancu dan tidak spesifik pada supremasi hukum.

Pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 diikuti juga dengan Pemilihan dan penetapan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana hasil dari Sidang PPKI pertama. Berikut merupakan hasil dari Sidang PPKI ketiga berupa...

• Pembentukan PNI

• Perancangan departemen

• Pembentukan menteri negara

• Pembentukan MPR

• Pengesahan naskah proklamasi

Answer explanation

Sidang PPKI ke-3 (22 Agustus 1945):

• Membentuk:

1. Komite Nasional Indonesia (KNI)

2. Partai Nasional Indonesia (PNI) (meskipun PNI ini tidak berlanjut, tetap menjadi hasil sidang)

3. Badan Keamanan Rakyat (BKR)

Negara nasional yang bersatu itu akan memelihara budi-pekerti kemanusiaan yang luhur, akan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Maka negara demikian itu dan hendaknya negara Indonesia juga memakai dasar moral yang luhur seperti yang terkandung dalam...

• Pokok pikiran pertama Pembukaan UUD 1945

• Pokok pikiran kedua Pembukaan UUD 1945

• Pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD 1945

• Pokok pikiran keempat Pembukaan UUD 1945

• Norma-norma sosial

Answer explanation

"Negara nasional yang bersatu" → ini jelas merujuk pada Sila ke-3: Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila sesuai dengan Pokok pikiran Pembukaan UUD alinea pertama

Peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam peraturan pembentukan UU, hal tersebut merupakan arti dari.....

• Unsur yuridis

• Unsur filosofis

• Unsur sosiologis

• Unsur konstitutif

• Unsur nomenklatur

Answer explanation

a. Unsur yuridis
Alasan hukum; peraturan dibuat untuk mengatasi kekosongan hukum atau memperbaiki hukum yang ada agar sesuai dengan sistem hukum nasional.

b. Unsur filosofis
Berdasar nilai Pancasila dan UUD 1945; mencerminkan dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

c. Unsur sosiologis
Berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat; menjawab permasalahan sosial yang berkembang.

d. Unsur konstitutif
Berkaitan dengan pembentukan negara atau kelembagaan; unsur dasar berdirinya negara.

e. Unsur nomenklatur
Terkait penamaan atau judul dalam peraturan perundang-undangan agar sesuai sistematika hukum.

Pokok pikiran pada konsiderans UU, Perda Provinsi, atau Perda Kabupaten/Kota memuat berbagai unsur yang menjadi pertimbangan dan alasan dibentuknya peraturan tersebut yang penulisannya ditempatkan secara berurutan, yaitu...

• Yuridis, filosofis, dan sosiologis

• Filosofis, sosiologis, dan yuridis

• Sosiologis, filosofis, dan yuridis

• Yuridis, sosiologis, dan filosofis

• Filosofis, yuridis, dan sosiologis

Answer explanation

Tercantum dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), urutan pertimbangan yang benar dalam konsiderans bagian “Menimbang” adalah: Yuridis → Sosiologis → Filosofis

Yuridis: Pertimbangan dari sisi hukum atau dasar hukum yang berlaku.

Sosiologis: Pertimbangan dari sisi kebutuhan masyarakat atau kondisi sosial.

Filosofis: Pertimbangan dari sisi nilai-nilai dasar, seperti Pancasila dan konstitusi.

Sikap taat terhadap hukum atau konstitusi secara absolut diperlukan karena tegaknya kebenaran dan keadilan dalam masyarakat. Hal tersebut dapat tercermin dari sikap seseorang yang taat hukum. Motif kepatuhan seseorang terhadap aturan hukum yang tepat tersirat dalam pernyataan...

• Jaya tidak merokok di sekolah karena sadar perilakunya merugikan dan tidak beretika sebagai murid

• Awani rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena ingin bangunan gubuknya bebas dari razia

• Karina selalu membawa SIM saat mengemudi karena enggan berurusan dengan tilang-menilang

• Zain meminjamkan sebagian uangnya kepada Jeri untuk biaya sekolahnya

• Langit berhenti ketika lampu merah demi keselamatan dirinya saat berkendara

Answer explanation

Ini menunjukkan kepatuhan hukum karena kesadaran sendiri (internalisasi nilai hukum), yaitu patuh bukan karena takut dihukum, tapi karena memahami bahwa tindakannya salah dan tidak sesuai etika. Ini adalah bentuk kepatuhan yang ideal dalam sistem hukum demokratis.

Lado ditangkap warga karena diduga menggunakan narkoba dan sebagai bandar. Warga kemudian membawanya ke kantor polisi dengan harapan Lado bisa diperiksa berdasarkan hukum yang berlaku. Apabila melalui tahapan prosedural sampai dia dinyatakan bersalah atau tidak bersalah berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka tahapan yang akan dilaluinya meliputi...

• Pemeriksaan-penuntutan-penyidikan penyelidikan

• Pemeriksaan-penyelidikan-penyidikan-penuntutan

• Penyelidikan-penyidikan-pemeriksaan-penuntutan

• Penyelidikan-penyidikan-penuntutan-pemeriksaan

• Penuntutan-penyelidikan-penyidikan

Answer explanation

Penyelidikan – Tahap awal untuk mencari tahu apakah ada dugaan tindak pidana (dilakukan oleh polisi).

Penyidikan – Pengumpulan bukti dan penetapan tersangka (oleh penyidik).

Penuntutan – Jaksa membawa perkara ke pengadilan dan menuntut terdakwa.

Pemeriksaan di pengadilan – Hakim memeriksa, memutuskan, dan menetapkan apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan bukti dan fakta.

Beberapa penyimpangan konstitusional terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru sekaligus. menjadi kelemahan sistem pemerintahan era tersebut. Berikut merupakan penyimpangan masa orde baru yang tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah....

• Terjadinya praktik monopoli ekonomi dan pembangunan ekonomi bersifat sentralistrik sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan daerah

• Presiden sebagai pelaksana Undang-undang kedudukannya lebih dominan ketimbang lembaga legislatif

• Perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan Presiden kurang memadai

• Marak terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan

• Indonesia terjerembab pada suatu keadaan krisis multidimensional

Answer explanation

Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang sistem perekonomian Indonesia yang berdasar pada asas kekeluargaan, keadilan sosial, dan dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

A. Praktik monopoli dan sentralistik = langsung terkait dengan sistem ekonomi → jelas menyimpang dari Pasal 33

Peraturan Pemerintah dapat dibatalkan oleh Peraturan Perundang-undangan pengganti UU dalam kondisi ihwal urgensi. Hal tersebut berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 memberikan suatu arahan bagi pemerintah dalam pelaksanaan mengatur negaranya. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan suatu arahan tentang...

• Kebijakan Peraturan Pemerintah dapat dianulir oleh Presiden dalam hal normal

• Peraturan Pemerintah memiliki kekuatan hukum yang lebih rendah

• MPR dan Presiden mengeluarkan ketetapan yang dapat menggantikan Perpu

• Keputusan pemerintah tidak dapat diganggu gugat

• Hierarki dalam tata urutan perundang-undangan

Answer explanation

UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa peraturan perundang-undangan memiliki tata urutan (hierarki), di mana Peraturan Pemerintah (PP) berada di bawah Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Oleh karena itu, PP dapat dibatalkan jika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Perhatikan contoh penggolongan hukum di bawah inil

1) Hukum positif

2) Hukum tertulis

3) Hukum subjektif

4) Hukum yang dicita-citakan

5) Hukum objektif

6) Hukum tidak tertulis

Penggolongan hukum menurut waktu berlakunya ditunjukkan oleh angka....

• 1) dan 3)

• 1) dan 4)

• 2) dan 6)

• 3) dan 5)

• 3) dan 6)

Answer explanation

Penggolongan hukum menurut waktu berlakunya meliputi:

• Hukum positif (1): Hukum yang berlaku sekarang.

• Hukum yang dicita-citakan (4): Hukum yang diharapkan berlaku di masa depan.