Quiz UU TNI

Apa tujuan nasional yang mendasari perubahan UU TNI seperti tercantum dalam bagian 'Menimbang'?

• Menjadikan TNI sebagai alat utama diplomasi luar negeri

• Melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia serta menjaga perdamaian dunia

• Memperkuat wewenang lembaga legislatif dalam pertahanan

• Menyesuaikan strategi ekonomi nasional

Apa yang dimaksud dengan pertahanan negara menurut UU ini?

• Perlindungan sosial dari kemiskinan

• Usaha mempertahankan ideologi negara

• Usaha menegakkan kedaulatan dan keselamatan bangsa dari ancaman militer dan bersenjata

• Meningkatkan perdagangan luar negeri

Apa yang menjadi dasar utama profesionalisme TNI menurut UU ini?

• Kemampuan fisik prajurit

• Kepentingan politik internal TNI

• Prinsip demokrasi, HAM, dan supremasi sipil

• Pendanaan dari luar negeri

Menurut Pasal 3 ayat (1), TNI berada di bawah kekuasaan siapa?

• Menteri Pertahanan

• Presiden

• Panglima TNI

• DPR RI

Apa isi Pasal 3 ayat (2) dalam perubahan UU ini?

• Kebijakan strategis TNI diatur Panglima

• TNI menyusun kebijakan bersama polisi

• Kebijakan dan strategi pertahanan berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan

• DPR mengesahkan strategi TNI

Apa saja tugas pokok TNI menurut Pasal 7 ayat (1)?

• Mengatur anggaran pertahanan

• Menjaga keamanan politik dalam negeri

• Menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa

• Menyusun rencana pembangunan ekonomi

Apa bentuk operasi militer untuk perang?

• Menghadapi bencana alam

• Menindak penyelundupan

• Menghadapi kekuatan militer negara lain dalam konflik bersenjata

• Mengamankan tamu negara

Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan operasi militer untuk perang?

• DPR

• Presiden melalui kebijakan dan keputusan politik negara

• Panglima TNI secara independen

• Menteri Pertahanan

Apa isi Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10?

• Mengatasi bencana alam

• Membantu Kepolisian dalam tugas kamtibmas

• Melaksanakan diplomasi luar negeri

• Menjaga wilayah udara

Apa bentuk bantuan TNI kepada daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) angka 9?

• Mengatur administrasi daerah

• Menyusun APBD

• Membantu pemerintah daerah dalam kondisi darurat atau bencana

• Mengawasi pilkada